REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan dana hingga Rp 200 miliar sebagai antisipasi menutupi biaya pengobatan jika kerusuhan terjadi saat Pemilu.

Angka tersebut masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2014 untuk kejadian luar biasa (KLB). "Kalau pileg nanti ada gebuk-gebukan, itu tidak tertutup JKN, makanya itu nantinya tertutup ke APBD," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati di Balaikota, Jakarta, Kamis (20/3).

Selain untuk biaya pengobatan, anggaran juga digunakan untuk akses pelayanan kesehatan dari rumah ke pusat pengobatan. "Biaya untuk ambulans dari puskesmas ke rumah sakit kita cover. Tapi untuk pengangkutan jenazah bukan domain saya, itu dikembalikan ke Dinas Pemakaman," katanya.

Dien berharap pemilu 2014 di DKI Jakarta bisa berjalan dengan aman dan tertib. "Kalau pemilu aman, duitnya cukup. Tapi kalau ada kasus seperti di Tugu Tani kemarin, ada pemabuk menabrak delapan orang dan menyebabkan satu korban koma, itu biayanya tinggi itu, satu orang bisa ratusan juta juga," kata dia.

Lebih lanjut Dien mengimbau masyarakat DKI yang tidak mampu dan sudah terdaftar di kelurahan masing-masing agar segera mendaftarkan kepesertaan Kartu Jakarta Sehat (KJS)-nya. "Semua KJS bisa terpakai. Nah yang menggantikan adalah BPJS. Saat ini kita masih melakukan pembukaan pendaftaran karena kuotanya 4,7 juta jiwa, sekarang sudah 3,2 juta jiwa, masih kurang 1,4 juta jiwa," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, APBD DKI 2014 untuk puskesmas nilainya mencapai Rp 7 triliun oleh sebab itu, pelayanan yang diterima oleh pasien KJS harus lebih baik.