REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut tahun politik, ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) akan menerapkan politik luhur. Ini pilih karena ICMI merasa terpanggil memayungi keanekaragaman.

"ICMI mengambangkan politik luhur, high politic. Itu pidato saya pada silatnas kemarin karena ini adalah tahun politik, banyak gesekan politik, perebutan kekuasaan, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan seterusnya," ungkap  Presedium ICMI, Priyo Budi Santoso mengatakan kepada ROL, di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (20/3) malam.

Menurut Priyo, ICMI punya kekhawatiran ihwal tahun politik yang seharusnya memperkuat sendi kenegaraan justru kontra produktif. Maksudnya, tahun politik hanya berimbas pada hal-hal yang merusak persatuan nasional maupun kerukunan umat beragama.

Itu sebabnya, kata dia, melalui politik luhur ini, ICMI ingin mengandeng seluruh cendikiwian seluruh agama di Indonesia. Harapannya, semua elemen bangsa termasuk ICMI tidak berpangku tangan terhadap setiap kemungkinan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengarungi tahun politik. 

"ICMI tidak apolitis, tapi ICMI akan menjadi pemantau stabilitas perpolisikan tanah air. Bila nanti kekhawatiran itu terjadi ICMI akan turun langsung mendamaikan dan meluruskan masalahnya," ucap dia.

Demokrasi, kata dia, harus terus berjalan. Tetapi jangan sampai masalah identitas, budaya luhur hanyat dan patah hanya karena hingar-bingar demokrasi. Tidak boleh pula, kemudian negara ini tercabik-cabik akibat gesekan sosial atau perang antar suku, etnis dan partai atas dalih kekuasaan.

"Keindonesian, keislaman dan masalah-masalah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negeri ini," pungkasnya.