REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Partai peserta pemilu di Bali, diharapkan telah menurunkan atribut kampanye sebelum 31 Maret atau saat pelaksanaan Nyepi. Imbauan itu disampaikan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, dengan tujuan menjaga ketenangan saat pelaksanaan Nyepi.

"Itu imbauan, tapi memang direspon secara positif oleh para peserta pemilu," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Menjawab Republika di Denpasar, Senin (24/3), Wiarsa mengatakan bahwa imbauan itu berisi harapan agar sebelum 31 Maret atribut kampanye telah dicabut. Karena hal itu bersifat imbauan, maka tidak bersifat mengikat.

Menurut Wiarsa, setiap daerah di Bali menanggapi dengan cara berbda-beda, namun intinya mereka menyambut positif seruan itu. Apalagi sebut Wiarsa, imbauan itu bertujuan untuk menghormati dan menjaga ketenangan selama pelaksanaan Nyepi.

"Di Denpasar bahkan seluruh parpol menyepakati pencabutan atribut kampanye sudah dilakukan 28 Maret. Mereka menyepakati itu dalam rapat bersama KPU Denpasar dan Panwaslu setempat," katanya.

Menurut Wiarsa, karena hal itu disepakati oleh para parpol, maka pencabutan atribut pemilu sebelum masa kampanye habis pada 5 April, sah-sah saja. Pencabutan itu juga tidak mengurangi hak kampanye peserta pemilu, apalagi bila dihitung-hitung bahwa sebenarnya kampanye sudah dilakukan oleh peserta pemilu sejak 18 bulan lalu.

Lebih dari itu kata Wiarsa, KPU juga telah menyiapkan jadwal dan lapangan untuk berkampanye bagi parpol dan peserta peilu, namun kenyataannya banyak yang tidak memanfaatkannya. Karena itu sebut Wiarsa, kesepakatan mereka untuk melepas atribut kampanye sebelum waktu kampanye berakhir dinilai Wiarsa hal yang wajar.

"Tapi kalau ada yang akan melaksanakan kampanye hingga 5 April sesuai jadwal yang dimiliki, tetap kami siapkan fasilitasnya," kata Wiarsa.