REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta publik untuk ikut aktif mengawasi pemilu. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari kecurangan yang mungkin terjadi.

Menurutnya, saat ini sudah muncul isu-isu pemilu akan diwarnai kecurangan. Padahal, pemilu belum dimulai tetapi stigma tersebut sudah mulai gencar berhembus.

“Pemilu belum dimulai kok sudah disimpulkan pasti curang. Pertanyaannya; siapa yang curang? Pemerintah itu siapa? Hampir semua partai politik ada,” katanya saat membuka sidang kabinet paripurna, Selasa (1/4).

Ia mengatakan, isu kecurangan muncul karena pemilu dibayang-bayangi oleh kekuasaan presiden dan pemerintahan. Belum lagi ketika hasil pemilu sudah diumumkan, ada pihak yang merasa dirugikan dan menganggap kemenangan yang diperoleh hasil dari kecurangan, intimidasi, dan paksaaan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus dihilangkan. Caranya, dengan sistem pengawasan yang harus berjalan dengan baik, melakukan pencegahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi.

Ia juga yakin KPU dan Bawaslu serta jajarannya tetap mandiri dan independen. “Jajaran Bawaslu dan Polri sangat aktif melakukan tugasnya. Masyarakat pun bisa berkontribusi. Mendagri juga bisa berkomunikasi dengan jajarannya termasuk kepada bupati/walikota. Dengarkan aduan rakyat,” katanya.

Memasuki pekan ketiga masa kampanye, Presiden SBY mengaku terus memantau keamanan dan ketertiban pemilu. Dari laporan Kapolri, suhu politik masih terkendali meskipun ada dinamika di lapangan. “Alhamdulillah, bisa aman, bisa dijaga. Bukan hanya oleh Kapolri tetapi para elit dan pimpinan partai politik,” katanya.