REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Sejumlah partai politik memang mendapat sokongan dari purnawirawan TNI dalam menghadapi pemilu 2014 ini. Namun, dukungan yang mereka peroleh dinilai tak mampu imbangi rezim Partai Demokrat, di mana ketua umumnya yang menjabat sebagai Presiden juga seorang mantan Jendral TNI yang mampu mengendalikan suara para instansi tersebut.

“Saya khawatir justru rezim SBY yang akan mengendalikan suara TNI,” kata pengamat militer dari Imparsial Al-Araf saat dihubungi Republika, Selasa (1/4).

Dia mengakui, ada kekeliruan parpol dalam merangkul para pensiunan TNI. Mereka berpikir secara konservatif, di mana purnawirawan tentara punya peranan penting dalam mempengaruhi perolehan suara. Padahal, pimpinan negara ini adalah seorang petinggi TNI yang punya komando langsung.

Menurutnya, keberadaan dukungan dari purnawirawan terhadap sejumlah parpol tidak akan efektif. Apalagi suara mereka terpecah ke dalam beberapa kubu. Kalau harapannya dapat mempengaruhi keluarga TNI, kata dia, sulit tercapai, karena sekarang ini, mereka tidak lagi mengacu satu pilihan.

“Anggota keluarga TNI belum tentu memilih calon yang diusung oleh instansi ayahnya. Mereka bisa melirik pilihan lain, ini tidak seperti orde baru,” ujar dia.

Pengamat Politik UGM Ary Dwipayana menambahkan, para purnawirawan tidak punya akses masuk kembali ke instansinya. Meski mereka dulunya memiliki anak buah, namun jangkauannya terbatas karena jalur komandonya terputus. Upaya mereka mempengaruhi tentara aktif, menurut dia, cukup sulit, kecuali punya jaringan di struktural TNI.

“Ditambah, suara purnawirawan TNI cenderung pecah sehingga, potensi yang bisa menggerakkan instansi tersebut hanya rezim penguasa,” kata Ary.