REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) berkomitmen untuk menjauhi politik transaksional. Politik semacam ini dinilai sangat mengancam pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Hal ini juga tidak sejalan dengan semangat PAN untuk membangkitkan reformasi jilid II
 
“Kami semua sudah berkomitmen. Politik transaksional mencederai politik kita,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, Kuntum Khairu Basa, saat dihubungi, Rabu (2/4). 

Pihaknya menyatakan jauh dari politik transaksional, termasuk didalamnya transaksi mencurigakan. Hal ini dinilainya sangat merugikan partai. Rasanya, jelas Kuntum, tidak mungkin ada kader PAN yang terlibat dalam transaksi semacam itu.
 
Dia menyatakan Ketum PAN, Hatta Rajasa, sudah langsung mengimbau untuk menjaga etika. Seluruh kader harus melakukan itu agar kredibilitas partai tetap terjaga. Jangan sampai ada yang bersikap merugikan negara.  Semua harus dijaga demi kelangsungan demokrasi yang baik.
 
Kuntum menjelaskan kader PAN sudah sejak awal berkomitmen untuk menjauhi berbagai hal yang mengkhianati rakyat. Transaksi mencurigakan, termasuk didalamnya korupsi dan pencucian uang, adalah bentuk pengkhianatan.

Semua itu sudah dituangkan dalam fakta integritas yang diteken semua caleg PAN. “Mereka semua berkomitmen menjaga fakta integritas yang ditandatangani,” imbuh Kuntum.