REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur memprioritaskan penyaluran logistik pemilu legislatif untuk sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di daerah terpencil dan sulit akses transportasi.

"Hal ini untuk mengantisipasi kendala yang bakalan terjadi saat penyalurannya, yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu," kata Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Maryanti Luthurmas Adoe di Kupang, Kamis.

Dengan begitu diharapkan semua kebutuhan logistik yang akan dipakai pada saat pencoblosan, tidak terlambat tiba.

"Ini semua hanya untuk kelancaran dalam pelaksanaan pencoblosan, sekaligus mengikuti perintah aturan bahwa H-1 pelaksanaan pencoblosan, logistik sudah harus berada di tempat pemungutan suara," katanya.

KPU, kata Maryanti, mengambil kebijakan itu, dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Nusa Tenggara Timur yang kepulauan tersebut. Sedangkan untuk tempat pemungutan suara di daerah yang mudah dijangkau dan akses tranportasi yang lancar, baru akan disalurkan ke setiap TPS melalui panitia pemungutan suara (PPS), paling lambat H-1 pencoblosan.

Hal ini, menurut Maryanti, untuk menjaga kondisi kemanan semua logistik, termasuk surat suara yang akan digunakan dalam pelaksanaan 9 April. "Kami tidak menginginkan kotak suara dan logistik lainnya berada berlama-lama di PPS di setiap kelurahan, demi keamanan logistik itu," kata Maryanti.