REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI akan melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu legislatif hingga Pemilu Presiden 2014 selesai. Untuk pengamanan yang dilakukan, dikucurkan anggaran senilai Rp 100,12 miliar.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, TNI mendapatkan anggaran khusus dari APBN untuk pengamanan pemilu. Dari Rp 300 miliar yang diajukan, pemerintah menyetujui sebesar Rp 100, 12 miliar.

"Anggaran yang sudah didukung dari pemerintah Rp 100,12 miliar, walaupun kami sebenarnya ajukan Rp 300 miliar lebih. Tapi kami tidak menyerah sedikitpun, yang ada kami akan bekerja dengan baik," kata Moeldoko usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di kantor KPU, Jakarta, Kamis (3/4).

Menurut Moeldoko, anggaran tersebut akan digunakan hingga pilpres selesai. Situasi setelah pilpres dilaksanakan dipastikan stabil. Pos anggaran sebagian besar diperuntukkan untuk pengerahan kekuatan TNI yang akan bersiaga selama pemilu berlangsung di setiap pos masing-masing di seluruh Indonesia.

Selain itu, anggaran pengamanan juga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat intelijen. Sebagai upaya preventif aktif dalam menjaga stabilitas negara selama pesta demokrasi berlangsung.

Namun, TNI disampaikan Moeldoko tidak melakukan penambahan personil khusus untuk pemilu. Termasuk untuk daerah-daerah yang dinilai rawan. Semua pasukan disiagakan di setiap daerah seperti biasa di posnya masing-masing.

"Semuanya masih dalam jangkauan dan semuanya masih dalam jangkauan pengamanan TNI. Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.

Anggaran pengamanan tersebut, lanjut Moeldoko, tidak mencakup bantuan pengiriman logistik yang juga akan dilakukan KPU. Untuk distribusi logistik ke daerah, semuanya menggunakan anggaran dari KPU.