REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Panglima TNI Jenderal TNI  Moeldoko menegaskan, pihaknya tidak melakukan penambahan personel khusus untuk pemilu. Termasuk untuk daerah-daerah yang dinilai rawan. Semua pasukan disiagakan di setiap daerah seperti biasa di posnya masing-masing.

Meeski demikian, orang nomor satu di jajaran TNI ini tak menyebutkan secara pasti berapa jumlah personel TNI untuk pengamanan Pemilu 2014. "Semuanya masih dalam jangkauan dan semuanya masih dalam jangkauan pengamanan TNI. Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan," ujarnya kepada ROL, Rabu (3/4).

Anggaran pengamanan tersebut, lanjut Moeldoko, tidak mencakup bantuan pengiriman logistik yang juga akan dilakukan KPU. Untuk distribusi logistik ke daerah, semuanya menggunakan anggaran dari KPU.

"Sudah disetujui anggarannya dari KPU. Karena TNI tidak memiliki anggaran untuk itu, anggaran yang tersiapkan hanya untuk keamanan," jelas Moeldoko.

Anggaran dari KPU, sifatnya siatuasional sesuai dengan kebutuhan pengiriman logistik. TNI hanya memberikan bantuan berupa armada untuk mengangkut logistik pemilu. Khususnya di bidang kendaraan alat angkut, kendaraan darat, laut, dan udara.

TNI menurutnya tidak mengerahkan prajurit. Untuk menghindari prasangka bahwa TNI tidak netral atau bekerja untuk kepentingan tertentu.

"Jadi anggan dari KPUP bentuknya tidak gelondongan. Nanti dihitung sesuai kebutuhan, misalnya jaraknya berapa kilo meter, waktu pengiriman berapa lama, dan personil yang dibutuhkan berapa orang," kata dia.