REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI menandatangani nota kesepahaman terkait dengan pengamanan logistik selama pelaksanaan pemilu, Kamis (3/4). Pengamanan mulai dari pileg hingga pilpres. 

Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik mengatakan, fokus kerja sama tersebut antara lain terkait dengan peminjaman alat transportasi militer. Sehingga proses pengiriman logistik pemilu serta kelengkapan pembangunan TPS berjalan lancar dari kecamatan ke desa/kelurahan.

"Jika semua dalam jadwal yang telah ditetapkan tidak ada gangguan atau hambatan, pengiriman menggunakan alat transportasi umum. Kalau tidak memungkinkan, alat transportasi ini menjadi andalan TNI," kata Husni.

Kerja sama juga menyangkut penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista), personel dan sarana prasarana pendukung distribusi logistik pemilu.

Sebelumnya, pengiriman logistik dari perusahaan pemenang tender ke KPU kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia, khususnya Asmat dan Mappi di Papua, sempat terhambat karena cuaca buruk. Sehingga logistik terapung di laut.

Kondisi seperti itu yang ingin dicegah KPU. Termasuk menjalin kerja sama dengan TNI dalam upaya menjamin distribusi logistik pemilu sampai di TPS sesuai dengan jadwal.