REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menandatangani nota kesepahaman dengan TNI terkait kerja sama pengiriman logistik pemilu 2014. Disepakati, anggaran yang dipakai untuk penggunaan bantuan TNI berasal dari anggaran KPU.
"Sudah disetujui anggarannya dari KPU. Karena TNI tidak memiliki anggaran untuk itu. Anggaran yang tersiapkan hanya untuk keamanan," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai penandatanganan nota kesepahaman di kantor KPU, Jakarta, Kamis (3/4).
Anggaran dari KPU, lanjut dia, sifatnya siatuasional sesuai dengan kebutuhan pengiriman logistik. TNI tidak diberikan anggaran secara gelondongan. Anggaran dikucurkan KPU sesuai bentuk bantuan dan lama pengerjaan distribusi yang menggunakan bantuan TNI.
Menurut Moeldoko, TNI hanya memberikan bantuan berupa armada untuk mengangkut logistik pemilu. Khususnya di bidang kendaraan alat angkut, kendaraan darat, laut, dan udara. Armada tersebut digunakan untuk pengiriman logistik ke daerah yang sulit dijangkau alat transportasi reguler.
"Jadi anggaran dari KPU bentuknya tidak gelondongan. Nanti dihitung sesuai kebutuhan, misalnya jaraknya berapa kilometer, waktu pengiriman berapa lama, dan personil yang dibutuhkan berapa orang," kata dia.
Moeldoko juga memastikan dalam proses pengiriman, prajurit yang diturunkan diupayakan seminimal mungkin. Bantuan lebih difokuskan pada penggunaan armada kendaraan. Hal itu dilakukan guna menjamin netralitas TNI dalam penyelenggaraan pemilu.
"Saya tidak ingin prajurit saya yang sudah payah di lapangan justru nanti dicurigai menjadi biang keladi tidak netral. Saya tidak ingin tiba-tiba nanti disalahkan karena distribusi tidak tepat waktu sehingga kita tidak bisa menjalankan pemilu tepat waktu dan sesuai harapan," ujarnya.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, bantuan dari TNI baru akan digunakan jika terdapat hambatan selama proses pengiriman logistik. Jika Polri tidak bisa mengatasi hambatan yang ada, maka bantuan dari TNI sangat dibutuhkan.
Hambatan itu bisa terjadi di daerah tertentu, khususnya yang sulit dijangkau transportasi reguler. Apa lagi kondisi geografis Indonesia terdiri dari gugus-gugus pulau yang beberapa titik sulit dijangkau.
TNI juga dibutuhkan bila hambatan yang diakibatkan gangguan cuaca. Sehingga mengakibatkan pengiriman dengan alat transportasi biasa tidak memungkinkan.
"Karena Indonesia terdiri dari gugus pulau yang jumlahnya belasan bahkan puluhan ribu yang sulit prediksi, maka kami sangat membutuhkan TNI," ujar Husni.
