REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Jelang pelaksanaan Pemilu 9 April ada tuntutan agar petugas keamanan tetap netral. Namun Polri sudah menegaskan bahwa aparat kepolisian di lapangan tetap netral.

Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) Badrodin Haiti dalam pengajian bulanan di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan netralitas kepolisian kepada masyarakat dan warga Muhammadiyah.

"Netralitas Polri adalah amanat TAP MPR dan Undang Undang (UU)  Kepolisian. Karena itu saya pastikan Polri akan tetap netral dalam kehidupan politik dan tidak akan terlibat dalam politik praktis," ujar Wakapolri dalam pemaparan di pengajian bulalan yang bertema 'Pemilu yang damai, aman dan bermutu', Jumat (4/4).

Wakapolri menjelaskan, pemaparan netralitas itu seperti tidak boleh fasilitas kepolisian untuk partai, termasuk larangan penggunaan fasilitas pribadi untuk partai. Termasuk, kata dia, dalam penindakan di lapangan tidak boleh berpihak atau ikut membantu mengerahkan massa.

Polri pun telah memetakan kerawanan selama pemilu diantaranya saat masa kampanye, saat pemilihan dan saat perhitungan. Karenanya Polri memiliki peta potensi konflik di berbagai daerah, mana yang rawan.

Diantaranya di wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Sumatera Selatan termasuk Jakarta. "Karena itu pengamanan mesti berbeda," ujarnya. Ia menegaskan bahwa Polri tugasnya menampung sisa pekerjaan dari tugas yang tidak selesai dari pihak penyelenggara.

Wakapolri juga mengungkapkan tenaga personil yang masih jauh dari jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 545.778 unit. Sedangkan jumlah Polri hanya 253.035 personil yang dibantu TNI 23.450 personil. "Jadi belum cukup untuk mengamankan seluruh TPS," ungkapnya.