REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa tenang jangan dinodai dengan aktifitas kampanye politik. Pada masa ini, masyarakat harus dibiarkan membuat pertimbangan sendiri untuk memilih partai dan caleg yang dianggap layak. Sementara parpol, akan lebih baik bila memantau proses penyelenggaraan pemilu.

"Saya rasa pergerakan seperti itu sangat baik," jelas Koordinator Komite Pemilih untuk Demokrasi (Tepi), Jeirry Sumampow, saat dihubungi, Senin (7/4). masa tenang bukan lagi waktu untuk berkampanye. Masa kampanye sudah habis. Saat ini, seluruh elemen akan lebih baik bila fokus pada penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, penyelenggara pemilu harus fokus pada ketersediaan infrastruktur dan juga pengawas. Yang kedua ini, jelas Jeirry, sangat penting untuk mengantisipasi, sekaligus memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. "Tindak tegas yang melanggar aturan," imbuhnya. 

Pelanggaran pada masa tenang misalkan membagi uang kepada masyarakat. Pemberian itu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mencoblos parpol tertentu atau caleg tertentu. Pemberian seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena merusak etika demokrasi.

"Panwaslu harus tegas ketika menemukan hal ini," imbuhnya. Jangan ada pandang bulu. Hukum harus ditegakkan. Tujuannya memberikan efek jera kepada peserta pemilu lainnya. Kalau ini dibiarkan, jelas Jeirry, maka pemilu akan penuh dengan kecurangan di sana - sini.