REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pemungutan suara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik fokus memberikan perhatian khusus beberapa daerah. Yaitu Provinsi Nagroe Aceh Darusalam, Lampung, DKI Jakarta, NTT, dan Maluku Utara.  

NAD mendapat perhatian karena terdapat partai politik lokal serta faktor keamanan yang belakangan mencuat. Sementara di Provinsi Lampung, dilakukan pemilu serentak dengan pemilihan gubernur. 

"Jadi ada lima kotak suara khusus untuk Lampung yakni kotak untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Gubernur," ujar Husni, Selasa (8/4).

DKI juga menjadi perhatian khusus karena jumlah surat suaranya berbeda dari provinsi lainnya. Jakarta tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota sehingga surat suara pada pileg hanya berjumlah tiga lembar.

KPU juga mencurahkan perhatian khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain soal keamanan, dua provinsi ini menjadi khusus karena penting diperhatikan kondisi geografisnya. Distribusi logistik harus bisa dipastikan mencapai TPS pada 8 April.

"Karena undang-undang mengatakan, pergerakan sampai TPS harus tepat satu hari sebelum pemilu," katanya.

Perhatian khusus juga dilakukan di Maluku Utara karena personil KPU-nya belum ada pergantian. Ini lantaran masa tugas yang diperpanjang.

"Jadi posisi KPU di sana legal karena keberadaan komisioner di Maluku Utara belum diganti dengan alasan ketika daerahnya akan melaksanakan pilkada maka keberadaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diperpanjang sampai kepala daerah dilantik," kata Husni.

Sementara di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai hari ini kepala daerahnya belum ditunjuk. Selain itu, pekan lalu di daerah tersebut terjadi insinden pembakaran kantor KPU setempat. 

Husni optimis pileg akan berjalan lancar. Karena KPU telah menyiapkannya cukup matang. KPU memiliki satuan kerja di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota.

KPU juga telah bentuk badan ad hoc yang lakukan penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah. Yakni sebanyak 6.980 PPK di kecamatan, 82 ribu PPS di desa kelurahan, 545.778 TPS dengan totak personil berjumlah 5,5 juta orang yang melayani pemilu.

"Ini juga akan ditambah personil pengawaasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) paling banyak lima orang di tiap desa dan kelurahan," jelasnya.