REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) meminta pengawas pemilu dan masyarakat memantau ketat jalannya potensi kecurangan jelang pemungutan suara 9 April. Langkah pengawasan perlu dilakukan agar pemilu berjalan jujur dan adil. 

"Terutama penggunaan politik uang dan intimidasi kepada pemilih," kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima Republika, Selasa (8/4).

PDIP berharap pemilih mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. PDIP pun menghimbau KPU menjamin keamanan dari sistem teknologi informasi yang digunakan selama proses penghitungan suara.

"Sehingga setiap suara rakyat yang telah diberikan dalam pemilu tidak hilang begitu saja dan bisa dimanipulasi untuk kepentingan peningkatan suara satu kekuatan politik tertentu," ujar Tjahjo.

Peran media massa mengawal demokrasi juga tidak kalah penting. Menurut Tjahjo media massa mesti memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan pemberitaan yang edukatif dan berimbang. 

Dengan cara itu, media massa akan menjadi bagian dari upaya bersama mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya PDIP meminta lembaga survei membuktikan kredibilitas dengan bersikap objektif, transparan, dan bertanggungjawab kepada publik. Baik dari sisi metodologi mau pun sumber dana. 

Yang tak kalah penting, katanya, upaya KPU menjamin setiap warga negara yang memiliki hak pilih mendapatkan hak konstitusionalnya. Karena di beberapa daerah muncul kekawatiran terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu untuk memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Mulai dari surat suara yang belum terdistribusikan ke TPS-TPS, tidak siapnya tempat pemungutan suara (TPS), tertukarnya surat suara, ketersediaan surat suara cadangan terutama bagi pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sampai pada keamanan kotak suara," papar Tjahjo.

PDIP menghimbau aparat keamanan untuk melakukan langkah antisipasitif terhadap meningkatnya tindak kekerasan menjelang atau setelah pemungutan suara. Menurut Tjahjo potensi kekerasan hadir dalam berbagai bentuk.

Misalnya, benturan antarmassa pendukung, perusakan posko, intimidasi terhadap pemilih atau terhadap penyelenggara pemilu. "Menghimbau aparat keamanan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab konstitusional dari negara dengan profesional dan tidak memihak," kata Tjahjo.