REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan terlalu dini untuk memberikan penilaian tentang partisipasi pemilu legislatif (pileg) di luar negeri. Sebab, data hasil pemungutan suara belum seluruhnya terkumpul.

“Data dari PPLN belum semuanya menyampaikan data. Baru 80 dari 130 PPLN di 99 negara yang baru memasukan laporannya. Ini pun masih data pemilihan yang dilakukan di TPS. Belum data via pos dan drop box yang belum dihitung. Jadi, terlalu dini kita bicara soal partisipasi,” katanya, Selasa (8/4).

Ia mengatakan masih menunggu laporan utuh. Dijelaskannya, pileg di luar negeri tak hanya dilakukan lewat TPS saja, tetapi ada beberapa metode yang bisa dipilih masyarakat. Contohnya pos dan drop box.

Data-data dari alternatif itulah yang belum dihitung. Menurutnya secara kasat mata justru di beberapa negara, tingkat partisipasi WNI cukup tinggi. Karena pemungutan suara dilakukan pada saat hari libur sehingga WNI bisa meluangkan waktu untuk ikut serta dalam pesta demokrasi.

Misalnya di Singapura dan Belanda yang antusiasmenya cukup tinggi. Ia juga kembali menegaskan, Kemlu tidak bertanggung jawab langsung terkait proses politik di luar negeri. Pihaknya hanya memastikan logistik untuk pemilu terpenuhi termasuk ikut mengamankan prosesnya.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang melakukan bukan Kemlu, bukan KBRI tapi PPLN. Sebanyak 130 PPLN ini wakil masyarakat. Wakil KBRI hanya satu orang untuk memastikan logistik terpenuhi. Setelah data masuk, dilakukan penghitungan suara pada 9 April bersamaan dengan pemilu di tanah air,” katanya.