REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA BESAR -- Ribuan kartu tanda penduduk (KTP) tidak sah beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjelang Pemilu Legislatif 2014.

Temuan peredaran KTP ini berhasil diidentifikasi pihak pemerintah kabupaten setempat, yang kemudian disikapi Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik dengan menggelar rapat mendadak pada Selasa (8/4) siang.

Pada rapat tersebut, bupati mengundang Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKPD), di antaranya Kajari, Dandim dan Ketua Pengadilan Negeri, para kepala satuan kerja perangkat derah (SKPD) dan seluruh camat. Dalam jumpa persnya usai rapat, Bupati Sumbawa yang akrab dipanggil JM, itu mengaku kecolongan dengan beredarnya KTP tidak sah, dan hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi.

Berdasarkan hasil identifikasi, tercatat ada 6.696 KTP yang beredar dan penerbitannya diindikasikan menyalahi prosedur. Menurut JM, beredarnya KTP tidak sah yang diterbitkan Disdukcapil ini, diawali dengan perekaman melalui sekolah-sekolah.

Disdukcapil melakukan hal ini, berawal dari surat Kepala Dinas Dukcapil yang dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 Februari 2014. Dalam surat tersebut ditanyakan tentang kesulitan mengaktifkan dokumen kependudukan.

Lantaran ada sejumlah warga yang tidak memiliki identitas berupa KK, KTP, akta kelahiran, ijazah, dan surat pindah. Selain itu, dalam surat itu juga ditanyakan langkah apa yang harus dilakukan oleh Dinas Dukcapil Sumbawa.

Mengingat KTP ini sudah terbit dan beredar, Pemkab Sumbawa harus mengambil tindakan preventif. Melalui camat, sudah ada sebagian KTP tidak sah itu yang diamankan.

Tindakan preventif lainnya adalah mengidentifikasi KTP tidak sah ini saat pencoblosan di TPS. Meski mengantongi KTP, jika umurnya belum mencukupi kecuali sudah menikah, bupati berharap petugas KPPS menolak yang bersangkutan.