Penyandang disabilitas mengikuti simulasi pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di gedung KPU, Jakarta, Jumat (4/4). (Republika/Agung Supriyanto)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga Rabu (9/4) pagi, masih ditemukan beberapa daerah yang logistik pemilunya bermasalah. Pemungutan suara pun tak bisa dilakukan sesuai jadwal dan harus ditunda.
"Rekap masalah yang dilaporkan hingga pagi ini yakni ada di Papua di Kabupaten/Kota Yahukimo, Kota Tual di Provinsi Maluku, Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatra Selatan, dan Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara," kata komisioner KPU, Arief Budiman di Jakarta, Rabu (9/4).
Menurut Arief, masalah di Kabupaten Yahukimo karena proses adminitrasi pengadanaan distribusi logistik terlambat. Ini karena penggantian sekretaris KPUD yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Yahokimo sehingga penandatanganan kontrak baru bisa dilakukan 1 April 2014.
Selain itu juga karena kondisi geografis yang sulit dan sangat ekstrem. Ditambah, keterbatasan armada yang melayani daerah pegununungan dan distribusi logistik.
"Total distrik 51 distrik, 16 sudah terkirim, 35 belum terkirim, dan yang 35 itu berada di dua titik penerbangan. Sebanyak 16 distrik berangkat dari Wamena, dan 19 berangkat dari Dekai. Sampai malam tetap tidak bisa. Penerbangan malam hari tidak memungkinkan," jelasnya.
Sebanyak 16 distrik yang berangkat dari Wamena yakni distrik Ubahak, Heriapini, Ubalihi, Yahuliambut, Musaik, Suru-suru, Obio, Hogio, Nalca, Dirwemna, Kono, Endomen, Talambo, Nipsan, dan distrik Panggema.
Sementara 19 titik berangkat dari Dekai. Antara lain distrik Sobaham, Ninia, Soba, Kwikma, Holuwon, Lolat, Kambianggema, Hilipuk, Soloikma, Sumo, Kayo, Sela, Korupon, Duram, Kwelamdua, Bomela, Langda, Suntaman, dan Seralada.
Berikutnya masalah di Kota Tual Provinsi Maluku yang kekurangan surat suara anggota DPRD Kota Tual dapil Kota Tual I sebanyak 2.300 lembar. "Kekurangan terjadi karena KPU kota Tual salah berikan laporan," imbuhnya.
Kemudian, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan yang juga kekurangan surat suara di PPK di Kecamatan Muaralakitan karena kebanjiran. Serta kehujanan di Desa Sidomulyo, Desa Harapan Makmur, dan Desa Marga Baru.
Terakhir masalah di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kekurangan surat suara DPRD Kabupaten Sikka yang baru diketahui pada saat pengepakan surat suara untuk Dapil Sikka IV sebanyak 906 lembar kecamatan Talibura, Desa Nanghale untuk TPS VII, TPS VIII dan TPS IX.
Sehingga dipastikan akan dilaksakan pemilu lanjutan. "Kekurangan sebenarnya sebanyak 1.916 lembar tapi seribu lembar menggunakan surat suara cadangan," ujar Arief.