Pendukung Joko Widodo (Jokowi) melakukan aksi spontan mendukung pencalonan Gubernur Jakarta itu sebagai presiden.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Suara Indonesia menilai popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mampu meningkatkan elektabilitas partai di Pemilu Legislatif 2014.
"Figur Jokowi ternyata tidak berpengaruh besar untuk meningkatkan elektabilitas partai karena publik bisa menilai memilih partai atau figur presiden," kata Wakil Direktur JSI Fajar S Tamin dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/4).
Dia menilai kecil kemungkinan sosok bakal calon presiden yang dimiliki sebuah partai dapat meningkatkan elektabilitas parpol. Karena, menurut dia, posisi kader dan mesin partai menentukan pilihan masyarakat kepada partai.
"Efek popularitas Jokowi tidak signifikan meningkatkan partai, misalnya di Jawa Tengah yang baru Pilkada lebih didorong mesin partai," katanya.
Fajar menilai mesin partai PDI-P bergerak maksimal sehingga mampu meraih suara pertama dalam Pemilu 2014. Selain itu kader partai juga bergerak maksimal dan efektif dalam menggaet pemilih di tingkat akar rumput.
"Misalnya di Jawa Tengah, kader di tingkat akar rumput bergerak sehingga meningkatkan suara partai secara signifikan bukan berdasarkan faktor ketokohan," ujarnya.
Sebelumnya, JSI memprediksi PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu 2014 berdasarkan hasil hitung cepat lembaga itu yaitu meraih 18,95 persen.
"Berdasarkan hitung cepat kami pada pukul 17.20 WIB, suara PDI-P sebesar 18,95 persen dan kami memprediksi partai tersebut menjadi pemenang Pemilu 2014," kata Fajar.
Dia menjelaskan posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 15,8 persen, dan posisi ketiga Partai Gerindra dengan 11,49 persen.
Fajar mengatakan komposisi tiga besar partai itu kemungkinan besar tidak akan berubah melihat data yang masuk.
"Jumlah data yang masuk adalah 70,25 persen dari 1.405 Tempat Pemungutan Suara dari 2.000 TPS di seluruh pulau sehingga tidak akan berubah signifikan," ujarnya.
Dia menjelaskan PKB meraih 9,94 persen, Partai Demokrat 9,42 persen, PAN 7,63 persen, dan Nasdem 6,4 persen. Selain itu menurut dia PPP 6,37 persen, PKS 6,36 persen, Partai Hanura 5,15 persen, PBB 1,48 persen, dan PKPI 1,02 persen
