REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilu legislatif 2014 sekaligus pemilihan gubernur di Lampung pada Rabu (9/4) berjalan tanpa kendala berarti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pemilu di Lampung bisa menjadi gambaran kasar pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 nanti.
"Jadi memang pengalaman Lampung dengan ada satu lagi tambahan pemilu (pilgub) jadi gambaran kasar untuk pemilu serentak 2019," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di kantor KPU, Jakarta, Kamis (10/4).
Pemilu di Lampung kemarin, menurut Hadar, menjadi dasar bagi KPU sebagai penyelenggara untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak di 2019. Meski masih ada perdebatan, apakah yang dijalankan pada 2019 nanti pemilu serentak nasional atau serentak lokal.
Tetapi, bagi KPU, pelaksanaan pemilu di Lampung menjadi bahan yang cukup lengkap untuk meninjau kesiapan pelaksanaan pemilu serentak. Penyelenggara, mampu menjalankan pemilu legislatif berbarengan dengan pemilihan kepala daerah. Artinya, kendala teknis seperti penyiapan logistik, sosialisasi kepada pemilih bisa dilakukan KPU.
"Ada blessing indisgusenya juga lah. Blessingnya kami jadi bahan untuk pemilu serentak," ujar Hadar.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, untuk menilai kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak di Lampung perlu dilihat dulu hingga hasil prekapitulasi suara. Untuk mengetahui partisipasi pemilih, dan validitas suara yang diberikan pemilih.
"Itu kan ada lima surat suara yang diberikan, dan pilgub bisa disimulasikan sebagai pilpres dalam pemilu serentak. Kalau hasil suara yang invalid banyak, bisa jadi pemilih jenuh atau capek sehingga memilih asal-asalan," kata Titi.
Namun dari sisi penyelenggara, berdasarkan pengalaman pemilu serentakdi Lampung, pemilu serentak 2019 sangat mungkin diselenggarakan. KPU sebagai penyelenggara ternyata bisa membuktikan pemilu serentak tidak masalah untuk digelar. Pemilu juga berjalan dengan sinkron, antara pemilihan calon eksekutif dengan calon legislatif.
"Ini menjadi preseden bahwa penyelenggara mampu melakukan pemilu serentak. Tidak ada masalah dengan misalnya logistik, petugas penyelenggra, keamanan," ungkap Titi.
