REPUBLIKA.CO.ID, KULONPROGO -- Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengirim nota keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat atas pelaksanaan pecoblosan Pemilu 2014.

Ketua DPD PKS Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Kamis (10/4), mengatakan, nota keberatan tersebut berkaitan dengan tidak lengkapnya formulir model C yang diterima saksi partai disetiap tempat pemungutan suara (TPS).

"PKS akan mengajukan keberatan terhadap beberapa C1 yang tidak lengkap. Menurut kami, tidak lengkapnya C1 atau belum diterbitkannya C1 dilakukan secara masif. C1 meliputi form untuk DPRD kabupaten, provisi, DPRD," kata Hamam.

Saat KPPS membuka segel kotak suara, kata Hamam, saksi tidak melihat C1 pada kotak suara. Sesuai ketentuan, apabila tidak ada C1, pelaksanakan pencoblosan tidak dapat dilaksanakan. Namun, KPPS tidak tetap melaksanakan pencoblosan.

Selain itu, lanjut Hamam, dibeberapa TSP, saksi partai tidak menerima C1 secara lengkap, serta pengisian C1 tidak pada saat selesai penghitungan surat suara.

"Persoalan ini dilakukan secara masif dan ditemukan dibeberapa titik yakni Lendah, Kokap, Panjatan, Pengasih dan Sentolo. Saksi-saksi yang kritis melaporkan ke DPD, dan kami mencatat laporan saksi," kata Hamam.

Terkait perolehan kursi, Hamam optimisitis PKS Kulon Progo minimal memperoleh lima kursi untuk DPRD tingkat kabupaten. Perolehan kursi PKS, ini mengalami peningkatan satu kursi dibandingkan Pemilu 2009 sebanyak empat kursi.

"Setiap daerah pemilihan (dapil), PKS memperoleh satu kursi. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah menjadi enam kursi. Perolehan kursi, disokong dari dapil lima meliputi Kecamatan Lendah dan Galur yang merupakan basis massa PKS," kata dia.