REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Dewan Penasehat Partai Nasional Aceh (PNA), Irwandi Yusuf, menganggapi hasil perhitungan cepat yang dilakukan Partai Aceh (PA) dengan meraih kemenangan multlak mencapai 70 persen suara belum bisa dijadikan patokan.
PNA menunggu hasil penghitungan resmi dari Komite Indenpenden Pemilihan (KIP) Aceh. ''Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Kalau hasil perhitungan resmi KIP Aceh, PA yang menang dengan cukup dominan, kami akan terima, tidak ada masalah bagi kami,'' ujar Irwandi saat ditemui di Lampineung, Banda Aceh, Jumat (11/4).
Apakah PNA akan menempuh jalur hukum dan kemungkinan menolak hasil pemilu karena merasa dicurangi? ''Tergantung, kami akan melihat dulu kecurangan yang terjadi,'' kata Irwandi yang mengaku sudah banyak mendapat laporan PNA dicurangi di beberapa daerah.
Sebelumnya, juru bicara (jubir) Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PNA, Munawar Liza mengatakan rendahnya perolehan suara PNA disebabkan sejumlah kecurangan yakni antara lain ditemukannya surat suara yang telah tercoblos di Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie.
Ada pula aksi intimidasi terhadap para saksi PNA di lapangan, serta penyelenggara pemilu di desa-desa yang ikut mendukung partai penguasa.
''Tapi kami menerima apa pun hasil Pemilu 2014 di Aceh. Kami tetap mengapresiasi warga yang memilih PNA. Partai kami baru dan belum berpengalaman. Masih panjang waktu ke depan bagi kami untuk menjadi pemenang. Untuk pemilu kali ini, ekspektasi kami memang tidak terlalu tinggi,'' jelas Munawar.
Dalam pileg 2014, ada tiga partai politik lokal yang berpartisipasi yakni PA sebagai partai lokal yang saat ini berkuasa di pemerintahan dan parlemen, lalu Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Daulat Aceh (PDA).
PA dan PNA merupakan partai yang didirikan mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). PA dipimpin mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf yang sekarang menduduki posisi Wakil Gubernur Aceh.
Sedangkan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah merupakan salah satu pendiri GAM dan juru runding GAM di Helsinki. Adapun PNA didirikan salah satu pimpinan GAM yang juga mantan Gubernur Aceh seusai perjanjian damai Helsinki yakni Irwandi Yusuf. Selain itu ada sejumlah nama pentolan GAM di PNA, salah satunya manta juru bicara GAM, Sofyan Daud.
Namun sayangnya, rivalitas kedua partai ini menimbulkan sejumlah konflik kekerasan, terutama di tingkat kader dan simpatisan PA dan PNA.
