REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan membuka komunikasi selebar-lebarnya dengan parpol lain untuk membincangkan koalisi capres dan cawapres dalam Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 mendatang.

Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengatakan, partainya sangat terbuka untuk berkoalisi dengan parpol Islam dalam bangunan 'Koalisi Keumatan'. Hal itu sesuai dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, Jawa Barat pada awal Februari 2014, lalu.

Khusus untuk koalisi dengan parpol Islam, kata dia, PPP bisa mengusulkan Jusuf Kalla, Jimly Ashiddiqie, maupun Khofifah Indar Parawansa.  

"PPP akan segera menentukan arah koalisi dalam rangka ikut serta membentuk pemerintahan ke depan. PPP bisa bangun koalisi dengan semangat keumatan," kata Emron ketika dihubungi, Jumat (11/4).

Hanya saja, dia juga memberi ruang untuk mengusung capres nasionalis, seperti Joko Widodo, dan Isran Noor. Hal itu juga sesuai dengan amanat partai yang ingin merealisasikan 'Koalisi Kebangsaan'. 

Emron mengatakan, secara teoritis, sudah ada tiga capres yang diusung tiga besar partai pemenang Pileg 2014. Karena itu, ia menyarankan parpol menengah untuk bisa bersatu dan mengusung capres sendiri. Kalau parpol yang berbasis massa Islam dapat bersatu maka kompetisi Pilpres dapat lebih meriah.

"PPP membuka peluang lebar terciptanya koalisi antar partai Islam. Tinggal adakah capres-cawapres yang bisa mewakili semua parpol Islam yang bergabung itu," ujar Emron.

Emron melanjutkan, hasil Pileg juga menunjukkan tidak ada satupun parpol yang meraih suara dominan. Kondisi itu memaksa setiap parpol untuk saling berkoalisi parpol lain. Apalagi, partai berlambang Kabah itu sesuai hasil hitung cepat hanya mendapat rentang 6,6 persen hingga 7,1 persen. Raihan itu diyakininya setara dengan 42 kursi DPR. 

Modal itu, lanjut dia, akan dijadikan daya tawar kalau ada parpol yang ingin mengajak koalisi. "PPP akan memilih berkoalisi dengan yang memiliki peluang lebih besar untuk menang atau terpilih. Itu bisa dengan siapa saja, karena politik sangat dinamis."