REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekjen DPP-PKS, Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tidak akan ikut-ikutan seperti partai lain mencari pasangan koalisi untuk membentuk pemerintahan mendatang tanpa konsep yang jelas.

PKS, menurut dia kepada pers di Jakarta, Sabtu, telah belajar dari pengalaman masa transisi sejak 1998 yang menggambarkan koalisi selalu gagal dalam praktiknya.

"PKS sedang menyiapkan konsep koalisi yang baik dan benar serta sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Sebab selama ini pemerintahan transisi semua koalisinya kurang berhasil.

"Karena itu kami tidak mau ikut-ikutan mencari partner koalisi sebelum jelas konsep koalisinya," ujar Fahri.

Atas dasar itu, menurut Fahri, partainya belum menggalang pertemuan dengan partai mana pun karena PKS tidak akan menemui mereka kalau partai yang mengundang PKS untuk berkoalisi belum menjabarkan konsep koalisi mereka."Saat ini kami masih fokus untuk perhitungan suara saja dan menjaga suara kami tetap utuh," katanya.

Menurut Fahri, karena tanpa konsep maka rencana membangun pemerintahan menjadi tidak jelas. Koalisi harus bisa menyiasati masalah yang secara teoritis akan selalu menghantui pembentukan pemerintahan, yaitu anomali sistem presidensial dan multipartai.

"Sistem di Indonesia itu anomali karena kalau kita memilih sistem presidensil harusnya hanya ada dua partai atau maksimal tiga. Sistem multipartai seharusnya hanya ada dalam sistem parlementer," katanya.

Dengan sistem dan kondisi saat ini, tanpa disiasati maka siapapun presiden yang berkuasa akan menghadapi instabilitas."Sayangnya tidak ada satu pun partai yang berbicara mengenai bagaimana cara menyiasati ini," katanya.

PKS saat ini memikirkan dengan tegas dua opsi, yaitu memimpin koalisi atau menjadi oposisi sekalian. Ini karena PKS tidak mau menjadi korban lagi.

"Kami selalu dituduh menjadi biang kerok dalam koalisi, padahal kami ini korban dari sistem koalisi yang tidak dipimpin secara baik," katanya.

Koalisi yang terbangun, menurut Fahri, seharusnya adalah koalisi yang sejak awal sudah menyepakati bersama-sama apapun yang terkait pemerintahan yang dijalankan bersama.

PKS tidak mau lagi ikut-ikutan membangun sesuatu yang akan hancur dalam waktu singkat. Jangan hanya karena popularitas tinggi, koalisi mendukung capres tertentu.

"Konsep yang ada sekarang cuma 'bagi-bagi kue' yang tidak ada untungnya buat rakyat. Harus jelas bagaimana misalnya pemberantasan korupsi akan dilakukan, bagaimana membangun infrastruktur pemerintahan yang benar dan sebagainya," katanya.