REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Partai Demokrat dan Golkar menolak rapat pleno penghitungan suara hasil pemilu legislatif 9 April 2014 tingkat provinsi dilaksanakan di hotel berbintang, seperti usulan Komisi Pemilihan Umum Bali.

"Kami tidak setuju penghitungan dilaksanakan di hotel berbintang, lebih baik dilaksanakan di gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur atau langsung di kantor KPU Bali saja," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, pelaksanaan penghitungan perolehan suara sudah dimulai dari tingkat yang paling terbawah, mulai dari TPS, di PPS (desa), kecamatan hingga pleno di KPUkabupaten/kota se-Bali yang cukup melelahkan.

Sementara, penghitungan di KPU Bali tinggal mencocokkan data saja dan juga penghitungan dilakukan secara bergiliran mulai dari Dapil Bali 1 sampai Dapil Bali 9.

"Selain itu, dalam aturan minimal dibolehkan menghadirkan dua orang saksi, baik saksi yang bisa angkat bicara saat pleno dan saksi dari parpol. Dari jumlah tersebut tidak perlu dikembangkan lagi lebih banyak sehingga tidak menghabiskan biaya banyak untuk konsumsi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan calon anggota DPD belum tentu semuanya akan bisa hadir," ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Komang Purnama, yang menyebut usulan pleno di hotel hanya akan menghabiskan anggaran.

"Kami harap masalah keamanan dan dampak pada pariwisata di kawasan Kuta juga dijadikan pertimbangan, apalagi akan menghadirkan 560 orang. Kemacetan, lokasi parkir dan belum lagi protes dari masing-masing saksi yang siap membawa pendukung dari masing-masing partai," harapnya.

Komang Purnama mengusulkan pleno lebih baik dilaksanakan di Denpasar, selain letaknya lebih dekat, juga jika terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dapat segera diantisipasi oleh Polda Bali, serta tidak mengganggu kenyamanan pariwisata.