REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Front Pembela Islam (FPI) Kepulauan Riau menuding pemilu 2014 di wilayah tersebut dikotori politik uang.

"Di mana-mana terjadi politik uang. Apa jadinya kalau politik transaksional mempengaruhi sebagian pemilih," kata Ketua FPI Kepulauan Riau, Hazarullah Aswad, saat memimpin aksi unjuk rasa di Kantor KPU Kepri, di Tanjungpinang, Kamis (17/4).

Menurut dia, politik uang merusak nilai demokrasi. Caleg yang lahir dari politik transaksional dikhawatirkan kualitas dan integritasnya. "Sulit dipercaya mereka dapat bekerja secara profesional," ujarnya.

Dia juga mengritik kinerja penyelenggara pemilu, yang dinilai tidak memberi kontribusi dalam mencegah terjadinya politik uang. Sosialisasi untuk melawan politik uang tidak dilakukan secara merata, sehingga hal itu masih terjadi. "Politik uang tidak hanya terjadi di perkampungan, melainkan juga di perkotaan," ujarnya.

Panwaslu dan Bawaslu Kepri yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu juga terkesan tidak terlalu serius menangani masalah ini. Meski politik uang telah menjalar ke mana-mana menjelang pemungutan suara, tetapi tidak ada satu pun yang ditangkap.

"Kami belum mendengar adanya pemberi uang dan penerima uang ditangkap. Terutama di Tanjungpinang, ibu kota Kepri belum tampak kinerjanya," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Bawaslu dan Panwaslu Kepri memiliki strategi untuk mengungkap masalah itu dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga menimbulkan efek jera. Lembaga pengawas pemilu seharusnya tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

"Politik uang itu merupakan tindak pidana pemilu. Karena ini merupakan tindak pidana khusus yang serius, maka harus dilakukan upaya pencegahan dan pengungkapkan dengan strategi yang matang dan serius pula," katanya.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan mengemukakan, politik uang sulit diungkap. Dibutuhkan kerja sama dengan pemilih untuk mengungkapnya. "Kami banyak mendapat informasi terkait politik uang, tetapi sulit dibuktikan," ujarnya.

Anggota Panwaslu Tanjungpinang, Baharudin mengemukakan, hampir setiap hari menjelang pemungutan suara, Panwaslu Tanjungpinang menerima informasi adanya politik uang. Tetapi setelah anggota Panwaslu Tanjungpinang ke lokasi, ternyata tidak ditemukan aktivitas itu. "Itu kenyataan yang terjadi. Kalau tertangkap basah pasti kami tindaklanjuti," ujarnya.