REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan munculnya masalah setelah pelaksanaan pemilu pada 9 April 2014 bukan terkait dengan proses tahapan pemilu. Melainkan, lebih mengarah pada rasa ketidakpuasan caleg, partai politik terkait hasil penghitungan suara.

"Keyakinan KPU dengan hasil identifikasi yang dilakukannya itu menunjukan bila sikap siap kalah dan siap menang para konstestan tampaknya masih belum tercermin secara nyata," katanya di Padang, Jumat (18/4).

Menurut dia, potensi munculnya ketidakpercayaan para kontestan terhadap penghitungan suara itu terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 

bagi KPU, katanya, hal itu cukup disadari. Bahkan KPU sudah memetakan bila rekapitulasi suara di PPS dan PPK itu merupakan titik rawan terjadinya konflik.

Untuk menghindari munculnya konflik di tingkatan itu, KPU memberikan arahan pada sejumlah KPU daerah untuk memperhatikan situasi ada di PPS dan PPK sebelumnya. "Namun kenyataan di lapangan masalah yang kami khawatirkan masih saja terjadi," katanya.

Sesuai jadwal yang ada, lanjutnya bahwa untuk saat ini proses rekapitulasi pengitungan hasil suara pileg sudah harus berada di tingkat PPK. Untuk itu seluruh KPU daerah untuk bisa menyelesaikan tahapan penghitungan suara pileg itu sesuai jadwal yang ada.

"Sebab pada 23 April 2014, prosesnya sudah harus berada di tingkat KPU provinsi," tegasnya.