REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Joko Widodo, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, diberi mandat untuk menegakkan pilar Trisakti jika kelak rakyat memilihnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli 2014.

"Prinsipnya kabinet kerja sama parpol kecil atau ramping karena salah satu mandat kepada Pak Jokowi sebagai capres dari PDI Perjuangan adalah untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo melalui pesan singkatnya  di Semarang, Ahad (20/4).

Adapun catatan rumusan kabinet gotong royong pemerintahan Jokowi (sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, kata Tjahjo, detailnya akan dirumuskan nanti.

Menurut Tjahjo, daulat Politik Trisakti (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya) hanya akan dicapai kalau dibentuk kepemimpinan nasional yang kuat dengan didukung program kerja prorakyat.

"Pemimpin yang kuat justru akan memiliki karakter yang kuat dan setia pada ideologi partai, yaitu Pancasila 1 Juni, berkomitmen menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengemukakan bahwa kemajemukan bangsa dan pemimpin yang kuat akan mampu memegang teguh perintah perjuangan menerapkan Trisakti dalam setiap pengambilan keputusan politik pembangunan nasional.

Kepemimpinan yang kuat, lanjut Tjahjo, juga didukung kerja sama politik di parlemen, khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legislasi, guna mendukung program prorakyat.

"Ini yang ditawarkan dalam lobi-lobi dengan pimpinan partai politik, yang pada prinsipnya dapat dipahami, misalnya NasDem dengan program restorasinya," kata Tjahjo.

Ia menekankan, "Jangan 'bargaining' kerja sama antarparpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wakil presiden, misalnya kabinet harus banyak mendengar aspirasi masyarakat dan harus bekerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut."