REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menyebut fenomena ketidakhadiran ribuan pemilih dalam Pemilu Legislatif, 9 April lalu lebih banyak didominasi masyarakat buruh migran dan TKI.

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, mengatakan banyaknya warga Tulungagung yang bekerja ke luar negeri maupun luar kota menyebabkan target partisipasi pemilih sebesar 80 persen sulit dipenuhi. "Ini memang menjadi kendala tersendiri karena seperti diketahui, masyarakat di Tulungagung banyak yang bekerja di luar negeri," tutur Suprihno, Selasa (22/4).

Padahal sesuai perundang-undangan pemilu, lanjut dia, pemilih yang tidak pindah ataupun mengajukan pindah alamat dan tempat tinggal ke daerah lain, tetap terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) Pemilu. Kondisi serupa terjadi pada kelompok pemilih yang bekerja di perantauan (luar kota), dan tidak pulang saat coblosan berlangsung pada 9 April.

Menilik dari daftar ajuan formulir A-5 atau surat keterangan mencoblos/memilih di daerah lain (di luar TPS asal), Suprihno menyebut jumlahnya sangat minim. "Faktanya yang meminta A-5, hanya beberapa orang saja, sehingga praktis mereka (buruh migran dan pekerja luar kota) tidak menggunakan hak pilih," jelasnya.

Tidak ada data resmi jumlah pemilih di Tulungagung yang saat ini bekerja di luar negeri sebagai TKI ataupun merantau ke luar kota, seperti Surabaya, Bali, Jakarta, maupun daerah-daerah lain di luar Jawa. Namun mengacu data estimasi Dinsosnakertran Kabupaten Tulungagung, jumlah buruh migran yang berangkat secara legal maupun ilegal ke luar negeri diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.

Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 849.652 pemilih. Dari jumlah itu, sebagaimana hasil rekapitulasi akhir tingkat kabupaten, Senin (21/4), angka partisipasi tercatat sebanyak 75,4 persen.