REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menambahkan, penindakan pelanggaran pemilu sangat penting. Karena selama ini ada anggapan muncul penyelenggara pemilu membiarkan. 

Padahal praktik politik uang, menurut dia, sudah terlihat nyata di lapangan. Ia mengkhawatirkan tidak nyatanya penindakan akan mengakibatkan generalisasi. "Maka kencederungan pars pro toto, yang dikenal sebagai cara pikir bangsa Indonesia akan terjadi. Jadi sebagian untuk keseluruhan," ujar dia di Jakarta, Sabtu (26/4).

Hajriyanto meyakini tidak semua caleg terlibat melakukan politik uang atau kecurangan. Namun tanpa penindakan yang konkret akan berlaku generalisasi terhadap penghuni dewan ke depan sebagai produk pemilu 2014. "Akhirnya bisa terjadi langkah lebih maju dalam hal lebih ekstrem mendelegitimasi hasil pemilu," kata Wakil Ketua MPR itu.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Didik Rachbini mebambahkan, harus ada penindakan yang nyata dari Bawaslu terkait pelanggaran pidana. Karena tanpa adanya penindakan nyata maka berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat pada anggota legislatif mendatang. "Trust tidak berhasil dibangun. Yang bisa membangun itu Bawaslu," kata dia.