REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai ada risiko tersendiri dari penyelenggaran pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Karenanya, perlu ada evaluasi sistem untuk terus memperbaiki kualitas pemilu.

Sistem proporsial terbuka, menurut Fadli, membuka persaingan antara caleg dari satu partai, bukan hanya dengan eksternal. Situasi ini yang menimbulkan risiko. 

"Ini yang saya kira terjadi sekarang ini bagaimana di dalam calon-calon dari partai akhirnya berkonsentrasi untuk mempromosikan diri ketimbang parpol sendiri, baik platform mau pun programnya yang lain," kata dia, dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/4). 

Fadli menilai sistem demokrasi pemilu yang berjalan saat ini masih belum ideal. Bahkan, sistem yang ada masih membuat demokrasi menjadi semakin mahal. Artinya, hanya akan menguntungkan kaum pemodal dan calon yang mempunyai uang. "Akhirnya terjadi vote buying atau membeli suara," ujar dia.

Menurutnya, permainan uang dalam pemilu memberikan imbas bagi calon penghuni di dewan legislatif. Dengan demokrasi dan cara pemilu yang semakin mahal, calon yang potensial justru tersingkir dengan kekuatan calon bermodal.

"Ini akan membuat orang-orang yang punya idealisme, latar belakang bagus, kapabilitas, kapasitas, belum tentu terpilih," kata dia.

Karena itu, menurut Fadli, perlu adanya evaluasi sistem pemilu. Namun, bukan berarti sistem ini harus berganti setiap kali pemilu. Evaluasi dilakukan untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, yang paling penting itu adalah bagaimana suara itu harusnya asli suara rakyat," ujar dia.