REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo memberhentikan tiga ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) di wilayahnya karena dianggap melanggar asas partai seusai Pemilihan Umum Legislatif 2014.

"Ada tiga ketua cabang yang diberhentikan. Selanjutnya, kami akan menunjuk seorang pelaksana tugas untuk memimpin partai di masing-masing cabang," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Namun, politisi sekaligus Gubernur Jatim tersebut enggan mengungkapkan siapa dan dari mana ketiga ketua DPC yang dilengserkan. Ia hanya menjelaskan, satu alasan terpenting tentang penggantian tersebut karena faktor moralitas terhadap kepentingan partai.

"Tapi, apa kesalahan utamanya tidak perlu kami umumkan dan biarkan menjadi evaluasi internal partai," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Pihaknya juga telah memerintahkan Sekretris DPD Partai Demokrat, Bonnie Laksmana, untuk menyiapkan surat pemberhentian serta menggelar rapat menunjuk ketua pengganti sementara atau pelaksana tugas.

Pejabat sementara nantinya akan bertugas hingga proses Pemilu Legislatif tuntas. Sehingga, lanjut Pakde Karwo, ketua baru nantinya konsentrasi mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Presiden mendatang.

"Kami melihat tidak ada pilihan lain kecuali memberhentikan mereka. Ini tidak hanya untuk menjaga martabat partai, tapi juga mengamankan pelaksanaan Pilpres," kata dia.

Kendati demikian, Pakde Karwo menegaskan bahwa keputusan memberhentikan tiga ketua DPC bukan karena kekalahan suara partai pemenang pemilu periode lalu di Jatim tersebut.

Meski tidak sesuai harapan, pihaknya nantinya akan tetap mengadakan evaluasi total atau menyeluruh untuk memperbaiki perolehan suara memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Demokrat.

"Tidak ada sanksi buat mereka yang gagal memenuhi target suara Pemilu Legislatif. Sebab sejak awal ada gangguan yang membuat partai harus menerima kekalahan dan mengakui keunggulan partai lain," katanya.

Sementara itu, sejumlah sumber di internal DPD Partai Demokrat Jatim mengungkapkan bahwa salah satu yang diberhentikan adalah Ketua DPC Sumenep. Sedangkan, dua DPC lainnya belum disampaikan secara jelas.

"Pada Pemilu 9 April, Sumenep cukup signifikan. Hanya saja, ada kesalahan lain yang membuat ketuanya menerima sanksi," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim, Achmad Iskandar mengakui adanya evaluasi total dari internal partainya dan salah satu poin penting yakni pelengseran tiga ketua DCP.

"Pada prinsipnya ini evaluasi menyeluruh. Tapi, untuk DPC mana yang ketuanya diberhentikan, saya tidak tahu sampai sedetail itu. Termasuk Ketua DPC Sumenep yang setahu saya perolehan suara pemilu lalu cukup baik," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim tersebut.