REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua pihak tidak mengotori Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI dengan politik uang sehingga pemilihan kepemimpinan nasional memperolehan keberkahan.

"Politik uang yang terbukti terjadi pada pemilu anggota legislatif tidak boleh terjadi di pilpres," kata Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siroj saat menyampaikan sikap resmi NU di Jakarta, Rabu.

Said Aqil mengatakan bahwa partisipasi dalam pilpres bisa dinilai ibadah selama dilakukan dengan baik dan benar serta mengindahkan aturan agama dan moral.

"Kalau menghalalkan segala cara itu pendurhakaan terhadap Allah dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara," katanya.

Said Aqil menegaskan bahwa politik uang merupakan suap berdimensi politik, dan suap dihukumi haram di dalam Islam.

"Yang menyuap dan yang menerima suap, termasuk yang menjadi perantara, masuk neraka," katanya.

PBNU mengimbau warga NU menggelar istigasah agar pilpres yang digelar 9 Juli 2014 berlangsung aman, damai, lancar, serta menghasilkan presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan harapan.

"Presiden yang amanah, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta punya kemampuan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat," kata Said Aqil.

PBNU juga mengimbau seluruh elemen bangsa tetap menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan politik.