REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan regenerasi menyeluruh terhadap penyelenggara pemilu di jajaran bawah.

Menurutnya, penyelenggara pemilu di tingkat bawah membuatnya banyak persoalan menumpuk. Sehingga pengesahan rekapitulasi nasional berjalan lambat.

"Masalah yang terlihat di pleno nasional ini kan tumpukan masalah daerah-daerah, bahkan masalah di TPS juga dibawa ke sini. Ini masalahnya pada kompetensi kerja dan integritas penyelenggara di bawah," kata Titi di kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/5).

Sebagian besar keberatan yang disampaikan saksi partai politik saat rapat pleno, lanjut Titi, menyangkut ketidakberesan penyelenggara di bawah. Dugaan manipulasi dan kecurangan juga dipicu penyelenggara yang diduga tidak berintegritas.

KPU harusnya sudah mengetahui penyelenggara di daerah mana saja yang harus segera dievaluasi.Karena 27 provinsi sudah dibahas dalam rapat pleno.

"Harus dilakukan evaluasi manajerial dan regenerasi menyeluruh penyelenggara. KPU harusnya sudah mengetahui mana yang harus diganti, mana yang harus diberikan bimtek lagi, mana yang masih bisa dipertahankan," ujarnya.