REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengaku bingung dengan hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru selesai dini hari tadi. Sebab, hasil akhir suara di KPU cukup jauh dengan hasil suara hitung cepat (quick count) beberapa waktu lalu.

Eriko mengatakan, suara PDIP dari hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei berkisar 19,4 sampai 19,5 persen. Sementara, hasil rekapitulasi suara di KPU, suara PDIP turun drastis menjadi 18,95 persen.  

"Kok bisa berubah jauh sekali. Tidak mungkin perbedaannya di atas lima persen. Lima persen itu kan angkanya jutaan," ujar dia pada wartawan, Sabtu (10/5).

Menurut Eriko, kalaupun ada perbedaan angka, seharusnya tidak sejauh itu. Karenanya, dia menilai ada kejanggalan dari hasil rekapitulasi suara di KPU tersebut. 

Sebab, ujar Eriko, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah naik tinggi dalam hasil rekap suara di KPU. Padahal, PDIP memiliki data bahwa keikutsertaan masyarakat di daerah dalam pileg kemarin cukup tinggi, yaitu mencapai 80 persen. Contohnya saja di Nias Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Sehingga, tidak mungkin ada penambahan DPT yang begitu tinggi. 

Selain itu, dia juga menyoal profesionalitas petugas di KPU, khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pileg kemarin. Menurut Eriko, petugas KPPS rentan disuap karena honor mereka yang kecil.

"Kita lihat persoalan itu yang paling bermasalah di daerah," ucapnya. 

Meski melihat banyak kejanggalan, Erico sendiri bahwa hal itu sulit dibuktikan. Sebenarnya, kata dia, PDIP bisa saja mempersoalkan hal itu. Namun, dia khawatir fokus partai akan terbelah. Sebab, prioritas utama saat ini yakni mempersiapkan pencapresan Joko Widodo, calon presiden yang PDIP usung.