REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (9/5), akan menjadi salah satu dasar partai politik peserta pemilu untuk bermitra membentuk koalisi. Perkiraan poros koalisi yang akan terbentuk ini masih tidak jauh dari nama-nama calon presiden (capres) yang sudah mengemuka.

Dua poros yang santer muncul adalah poros capres PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) dan poros capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Seperti diketahui PDIP sejauh ini baru resmi bermitra dengan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara Gerindra masih belum memiliki mitra resmi. Kedua partai ini sama-sama tengah menjajaki partai menengah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memeroleh 6,79 persen suara masih belum membuat keputusan arah koalisi. Namun Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik Ridho mengatakan, partainya sudah menjalin komunikasi intensif. "Selama ini paling intens dengan Gerindra," ujar Taufik, kepada Republika, Sabtu (10/5).

Memang, menurut Taufik, belum ada keputusan final. Ia mengatakan, PKS saat ini tengah menggodok konsep yang jelas dalam berkoalisi. Ia mengatakan, partainya tidak ingin terjebak dalam bentuk kerja sama transaksional yang berdasar pada hitung-hitungan jabatan. "Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin membangun konsep di atas apa yang menjadi agenda bersama ke depan," kata dia.

Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Krisnandi mengatakan, partainya masih belum memastikan arah koalisi. Namun dari pendapat yang muncul pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Selasa lalu, mayoritas ada dua arus yang muncul. "Mengerucut pada dua koalisi. Untuk mendukung Jokowi atau mendukung Prabowo," ujar dia.

Hasil Rapimnas, menurut Yuddy, memberikan mendata pada Ketua Umum Wiranto dan jajaran DPP Partai Hanura untuk menentukan arah koalisi. Ia mengatakan, Hanura akan melihat berbagai dinamika politik yang terjadi pascapenetapan hasil perolehan suara. Pada pemilu kali ini, Hanura sendiri memeroleh 5,26 persen. Ia mengatakan, semua keputusan nanti akan ada di tangan Wiranto dan DPP Partai Hanura.

Yuddy mengatakan, memang ada berbagai pendapat yang muncul dalam Rapimnas untuk memberikan dukungan. Ia sendiri menilai Hanura harus bermitra dengan partai pemenangan pemilu dan yang mempunyai capres dengan elektabilitas tertinggi. Ia mendorong Hanura berkoalisi dengan PDIP. Namun, menurut dia, ada juga dorongan agar Hanura bergabung dengan Gerindra mengusung Prabowo. Ia mengatakan, pandangan ini karena Wiranto mempunyai latar berlakang yang sama dengan Prabowo dan pandangan untuk menuju rekonsiliasi persatuan nasional.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memeroleh 6,53 persen suara juga belum membuat keputusan. Pada Sabtu ini, DPP PPP menggelar Rapimnas II untuk menentukan keputusan final arah koalisi partai. Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, rapat harian beberapa waktu lalu memang memunculkan adanya dua arus besar dukungan. "Ada yang ke Jokowi, ada yang ke Prabowo," kata dia.

Menurut Arwani, forum Rapimnas nanti akan menentukan kepastian arah dukungan PPP. Ia tidak menutup kemungkinan ada dinamika politik lain yang berkembang dalam rapat. Sehingga, menurut dia, masih ada kemungkinan arus lain yang muncul. Namun, ia meyakini, PPP dapat mempunyai suara yang solid dalam menentukan arah gerak partai. "Semoga malam ini (Sabtu) bisa selesai dengan musyawarah mufakat," kata dia.

Partai lainnya yang belum membuat keputusan final akan arah kerja sama antara lain adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad H Wibowo mengatakan, pembicaraan untuk arah koalisi ini sudah hampir rampung. "Pembicaraan koalisi PAN memang sudah sangat maju, hampir final," kata dia, kepada Republika.

Drajad mengatakan, pada Rakerna, Rabu pekan depan, DPP PAN akan mengumumkan secara resmi akan bermitra dengan partai mana. Belakangan muncul indikasi PAN akan merapat ke Gerindra. Namun Dradjad belum mau memberikan kepastian sebelum adanya Rakernas.
"Yang jelas, parpol koalisi PAN sudah sepakat untuk melaksanakan UUD '45 Pasal 33 dan 34 sekonsisten, sesegera, dan semaksimal mungkin," ujar dia.

Pengamat Politik M Qodari dari Indo Barometer, menilai, masih memungkinkan adanya tiga poros koalisi. Selain poros Jokowi dan Prabowo, ia mengatakan, masih ada poros lain. Ia menilai poros itu adalah Partai Golkar dengan Aburizal Bakrie (Ical) atau Partai Demokrat.
Ia mengatakan, perolehan kursi sesuai penetapan oleh KPU akan menjadi salah satu rujukan. "Jadi saya menduga masih ada tiga poros," kata dia.

Mengenai partai yang belum membuat keputusan final dalam berkoalisi, Qodari menilai, sudah terlihat indikasi arahnya. Ia mengatakan, PAN memiliki kecenderungan untuk bergabung dengan Gerindra. Menurut dia, Prabowo bisa jadi akan berpasangan dengan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa. "Cuman memang masih belum ada informasi explisit," ujar dia.

PKS pun dinilai mempunyai kecenderungan untuk bergabung dengan Gerindra. Sementara mengenai PPP, Qodari mengatakan, masih ada arus untuk bergabung dengan Jokowi atau Prabowo. Akan tetapi, ia mengatakan, sudah muncul wacana baru agar PPP bergabung dengan Partai Golkar. "Makanya muncul wacana ARB-Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua Umum DPP PPP)," kata dia.

Karena itu, Qodari menilai, masih ada kemungkinan poros ketiga. Ia mengatakan, PPP bisa mengambil jalan tengah dengan memilih Golkar. Pertimbangannya, ia mengatakan, partai berlambang Ka'bah itu merasa tidak maksimal apabila bergabung dengan PDIP atau Gerindra. "Jadi ini jalan tengahnya," ujar dia.

Mengenai Partai Demokrat, Qodari mengatakan, masih berusaha melihat arah dinamika politik. Bisa jadi, menurut dia, Demokrat akan membentuk kerja sama dengan Golkar. Karena, ia melihat, Demokrat masih sulit untuk membentuk poros sendiri. "Jadi partai ini baru memiliki modal suara (10,19 persen), tetapi tidak mempunyai capres yang populer," kata dia.

Partai Berbasis Massa Islam 'Pisah Jalan'

Hasil penetapan perolehan suara menunjukkan partai berbasis massa Islam bisa mengusung capres tersendiri apabila membentuk koalisi. Namun Qodari menilai koalisi partai berbasis Islam itu sudah tidak mungkin terwujud. "Poros partai berbasis massa Islam dipastikan tidak mungkin terwujud," kata Qodari.

Melihat realitas politik, Qodari mengatakan, PKB sudah bergabung dengan PDIP. Sementara PAN dan PKS mempunyai kecenderungan untuk bergabung dengan Gerindra. Namun, ia menilai, kerja sama partai berbasis Islam ini memang masih memungkinkan di parlemen. Meskipun, menurut dia, sifatnya hanya per isu. "Pengalaman di parlemen itu per isu. Tapi kan ada pengelompokkan besar partai kelompok pemerintah dan oposisi," kata dia.

Taufik menilai koalisi partai berbasis massa Islam memang sulit terjadi. Ia mengatakan, setiap partai sudah mempunyai jalan masing-masing. Meskipun, ia mengatakan, sejak pemilu 1999-2009, partai berbasis massa Islam ini selalu tergabung dalam pemerintahan. "Kita sudah berusaha agar partai berbasis massa Islam ini bersama," ujar dia.

Namun, Taufik mengatakan, partai berbasis massa Islam masih tetap bisa bekerja sama ke depan. Ia mengatakan, ada kepentingan umat yang harus diperjuangkan, baik di pemerintahan atau pun di tataran legislatif. Sementara Drajad mengatakan, PAN akan bergabung dengan koalisi di mana di dalamnya pun sudah ada partai berbasis Islam. "Sudah ada partai berbasis Islam yang bergabung," kata dia.