REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memutuskan siapa kader mereka yang akan menduduki posisi sebagai Ketua DPR. Padahal Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengatur pemenang pemilu berhak menjadi ketua DPR.

"Kami belum membahas posisi ketua DPR," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (12/5).

Hasto mengatakan, partainya baru membahas posisi untuk ketua DPRD tingkat provinsi, kota/kabupaten. Ini karena secara waktu kebutuhan untuk mengisi posisi ketua DPRD lebih mepet ketimbang ketua DPR. "Kalau untuk DPR kan baru dilantik saat Oktober. Sedangkan DPRD kalau tidak salah September," ujarnya.

PDIP akan memprioritaskan posisi ketua DPRD untuk ketua dan bendahara partai di level provinsi dan kota/kabupaten. Hasto mengatakan, partainya akan melakukan uji kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan sebelum menentukan siapa yang ditunjuk menjadi ketua DPRD.

"Akan ada tes, psikotes, kompetensi, setelah itu ditentukan," katanya.

Hasto tidak berani memastikan soal kemungkinan Puan Maharani menjadi Ketua DPR. Menurutnya. penunjukan Puan menjadi Ketua DPR mesti dilakukan melalui mekanisme partai dan kesiapan Puan pribadi. "Tergantung Mbak Puan kan. Jadi ada beberapa penugasan, ada eksekutif, legislatif dan struktural," ujarnya.