REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Keengganan Partai Demokrat untuk segera menentukan arah koalisi bisa berujung untuk memilih posisi sebagai partai oposisi, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Erwan Agus Purwanto.

"Bisa saja Partai Demokrat pada akhirnya memilih untuk tidak berkoalisi dengan partai mana pun," kata Erwan di Yogyakarta, Rabu (14/5).

Menurut dia, pilihan menjadi partai oposisi berfungsi untuk mengembalikan kewibawaan dan kehormatan politik yang semula dimiliki partai berlambang bintang mercy ini, setelah dukungan publik merosot.

Ia mengatakan Partai Demokrat akan semakin kehilangan kewibawaan apabila turut berkompetisi dengan perolehan suara yang minim.

"Dominannya pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan elit struktural partai ini juga memicu menurunkan pamor Partai Demokrat," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM itu.

Sementara, menurut dia, dengan mengambil posisi sebagai partai oposan, maka Partai Demokrat lebih terhormat, karena dapat memberikan kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintahan mendatang.

Langkah itu, kata dia, dapat berfungsi sebagai investasi politik jangka panjang. "Pak SBY bukan pemain politik 'kemarin sore', bisa dimungkinkan dia akan memberikan gebrakan yang mengejutkan kita semua," katanya.

Meski demikian, ia berpendapat, di sisi lain partai itu juga tetap memiliki kemungkinan untuk merencanakan poros ketiga dengan berkoalisi bersama Partai Golkar.

Meskipun dalam koalisi itu, besar kemungkinan akan mengambil tokoh alternatif selain Aburizal Bakrie dan peserta konvensi sebagai capres atau cawapres.

"Perolehan suara Golkar 14,75 persen, dan Partai Demokrat 10,19 persen, sudah cukup kuat untuk menentukan capres-cawapres sendiri," kata dia.