Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) menyapa para simpatisan Partai Golkar saat kampanye penutup Partai Golkar di Gedung Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD I Golkar Banten menyuarakan pentingnya memperkuat sistem presidensil. Pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan kinerjanya tanpa ada hambatan pada level legislatif.
Wakil Ketua DPD I Golkar Banten Veri Muhlis Ariefuzzaman menyatakan, pendapat ini akan disuarakan pada rapimnas nanti. Menurutnya, koalisi yang kuat saat ini dibutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang efektif.
Hal itu merupakan konsekuensi logis dari pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. “Wajib dilakukan. Apa masalahnya? Dengan sistem multipartai jangan dianggap mudah. Kekuatan di parlemen sangat vital,” jelasnya, di Jakarta, Jumat (16/5).
Veri mengacu pada pemerintahan 2009 - 2014 yang kurang efektif menjalankan fungsinya. Seringkali kebijakan pemerintah dihambat bahkan digagalkan oleh kekuatan parlemen. “Saya yakin semua capres ingin memperkuat sistem presidensial. Satu-satunya jalan ya perkuat koalisi dari sekarang,” jelas Veri.
Pengamat politik Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting, Budiman, mengatakan, dengan hanya selisih 18 kursi dari PDI Perjuangan, keberadaan Partai Golkar tak dapat diabaikan.
Menurutnya, baik mengusung calon presiden sendiri atau mendukung capres lain sebagai mitra koalisi, nilai tawar Golkar tetap tinggi. “Ini akan memengaruhi formula pemerintahan ke depan,” katanya.
Ia menyatakan, sejatinya dengan perolehan tersebut Partai Golkar tetap memasang kadernya sebagai calon presiden. Namun begitu, lanjut Budiman, jika memang dinamika politik tak memungkinkan, maka Partai Golkar akan jadi penentu arus koalisi PDI Perjuangan dan Koalisi Partai Gerindra.