REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Partai politik dan penyelenggara Pemilu juga dianggap gagal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai demokrasi yang tengah dibangun belum meraih hasil yang paripurna.

"Karut-marutnya proses demokrasi kita juga bagian dari kegagalan partai politik maupun dari pihak penyelenggara pemilu," kata kader Partai Hanura Mamuju, Ashari Rauf dalam acara Diskusi Publik Evaluasi pemilu yang digagas Manurung Cultural Center di Mamuju, Ahad (18/5).

Kegagalan tersebut antara lain terindikasi dari maraknya kasus politik uang, dan berbagai kecurangan yang dilakukan oknum KPU sendiri.

Sejatinya, kata dia, partai politik tidak boleh menciptakan pasar praktik 'money politic' untuk menggiring pemilih mencoblos parpol atau calon legislatif tertentu.

Karena itu kata dia, ke depan parpol dan penyelenggara pemilu harus menjadi evaluasi bersama dalam membenahi sistem kepemiluan.

"Banyak kelemahan dalam sistem kepemiluan kita. Karena itu, wakil rakyat yang terpilih di parlemen untuk melakukan revisi aturan dalam membangun struktur aturan UU Pemilu yang lebih kuat," kata Ashari Rauf yang juga berprofesi selaku wartawan lokal.

Hal senada disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Mamuju, Hudri Ali, bahwa penyelenggara pemilu atau KPU harusnya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan partai politik terkait dengan regulasi yang ada.

"KPU harusnya melaksanakan sosialisasi secara berkala terkait aturan kepemiliuan. Bagaimana mungkin Parpol dan masyarakat kita bisa mengawal proses demokrasi, sementara aturan kepemiluan tidak dipahami secara utuh," kata Hudri.

Dia menambahkan, pendidikan politik menjadi sangat penting dalam mewujudkan terbangunnya proses demokrasi yang berkualitas.

"Yang lebih penting, oknum penyelenggara yang melakukan pelanggaran pidana untuk tidak digunakan lagi dalam menghadapi momen pemilu presiden di masa mendatang," ucap Hudri.