REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mendapat penguatan dalam menindak kasus pidana pemilu. Khususnya yang mampu memicu konflik horizontal antarpendukung partai pada pilpres 2014.

"Kasus pidana pemilu yang tidak banyak ditindaklanjuti Bawaslu seperti pada pileg sebelumnya, dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat konflik horizontal menjelang pilpres 2014," kata peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM) Zuly Qodir di Yogyakarta, Senin (19/5).

Ia mengatakan, selain membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Bawaslu di tingkat daerah sesungguhnya juga memerlukan UU Pemilu yang mendukung kinerjanya. Ia menilai UU Pemilu masih sangat lemah mendukung penindakan kecurangan yang seharusnya dapat dilakukan Bawaslu.

Menurut dia, potensi konflik akibat kecurangan kelompok tertentu dapat diminimalkan. Asalkan fungsi penegakannya dilakukan secara tegas.

"Bawaslu harus dipercaya oleh masyarakat untuk menindak setiap kecurangan. Persoalannya DPR mau merevisi UU Pemilu atau tidak agar dapat menguatkan peran Bawaslu," katanya.

Selain peran Bawaslu, menurut dia, proses yang adil dan independen dalam proses pencoblosan juga perlu diperhitungkan kalangan penyelenggara pemilu hingga lapisan bawah.

Penelusuran daftar pemilih tetap (DPT) hingga daftar pemilih tambahan (DPTb) calon pemilih dalam pilpres 2014 perlu dilakukan secara teliti. Sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal.

Zuly menilai potensi konflik horizontal menjelang pilpres mendatang lebih tinggi ketimbang 2009. Sehingga perlu diantisipasi lebih awal.

"Pilpres 2014 akan lebih panas dibanding pemilu tahun-tahun sebelumnya. Karena seluruh kontestan baru dan tidak ada yang incumbent," kata dia.