REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mewaspadai kemungkinan adanya praktik politisasi birokrasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di provinsi setempat.
"Politisasi birokrasi pada Pemilu Presiden yang termasuk tindak pidana pemilu itu bisa saja terjadi sejalan dengan kepala daerah di Jateng yang merupakan kader-kader parpol tertentu," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo di Semarang, Minggu.
Ia menegaskan Bawaslu Jateng akan mengambil tindakan tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melakukan praktik politisasi birokrasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dijadwalkan 9 Juli 2014.
"Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar ikut berperan aktif mengawasi semua tahapan Pemilu Presiden mendatang dan melaporkan jika menemukan berbagai pelanggaran pemilu," ujarnya.
Terkait dengan pengawasan pada masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Bawaslu Jateng siap menerima dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan politisasi birokrasi atau pelanggaran pemilu lainnya.
"Saat ini kami masih menunggu penetapan resmi calon presiden dan calon wakil presiden oleh KPU RI dan menunggu beberapa regulasi, peraturan Bawaslu tentang tata cara pengawasan Pemilu Presiden," katanya.
Sebelumnya, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jawa Tengah Hery Wibowo meminta seluruh penyelenggara pemilihan umum untuk mengawasi para birokrat di daerah terkait dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Birokrat di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu diawasi karena mereka mempunyai kewenangan besar menggerakkan massa bahkan birokrasi untuk memilih capres tertentu yang diusung partai politiknya," ujarnya.
Menurut dia, selain penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, masyarakat dari berbagai lapisan serta media massa ikut serta mengawasi para birokrat tersebut.
"Dengan bersama-sama maka pengawasan terhadap birokrat terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dapat lebih efektif," katanya.
