REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah  hingga saat ini dinilai belum memaksimalkan berbagai potensi energi yang dimiliki Indonesia. Akibatnya, sumber daya itu kemudian belum mampu mendorong Indonesia lebih mandiri. Contoh nyata yakni impor minyak yang terus membengkak.

Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sri Adiningsih mengatakan, jika sektor energi dikelola maksimal, maka impor minyak bisa ditekan dan tak terlalu bergantung pada energi fosil.

"Indonesia memiliki begitu banyak energi mulai dari batubara hingga gas, energi terbarukan, itu yang perlu digarap lebih maksimal lagi," tegas Sri Adiningsih, yang juga penasihat ekonomi tim Jokowi-JK, saat dihubungi wartawan, Senin (2/6).
 
Salah kaprah energi yang juga dikritik oleh Sri yakni subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun dan dinikmati oleh mereka yang tidak berhak.

Ia mengusulkan secara bertahap subsidi yang bisa mencapai Rp 400 triliun itu dialihkan ke sektor produktif yang lain seperti infrastruktur, pendidikan gratis hingga 12 tahun, untuk jaminan kesehatan masyarakat.

"Subsidi ke BBM dan listrik itu juga salah sasaran, dinikmati orang kaya. Dana subsidi itu seharusnya bisa dipakai untuk elektrifikasi, membangun irigasi, hingga membangun memperbaiki pasar tradisional yang sudah tua sehingga selalu kalah bersaing," jelasnya.

Sri Adiningsih mengingatkan, ke depan, fokus energi juga diharapkan ke sektor-sektor terbarukan seperti gas alam, panas bumi, dan pengembangan biofuel sehingga tidak tergantung pada impor minyak yang justru sering menjadi penyebab neraca keuangan defisit.

Dia menambahkan, BUMN yang mengelola komoditi penting seperti minyak dan gas harus bekerjasama membantu pemerintah dan menjadi agen pembangunan seperti yang terjadi di negara lain.

"Karena BUMN adalah bagian negara, sehingga dia juga ikut pro aktif membangun Indonesia dan di negara manapun support pemerintah. Jangan lagi ada ego-ego sektoral," ujar dia.
 
Jika beragam hal itu diperbaiki, Sri Adiningsih optimistis bisa menggerakkan roda ekonomi domestik sehingga ekonomi lebih berdaulat dalam hal energi, keuangan, hingga teknologi. "Semua harus dibangun, Pak Jokowi bisa dan harus melakukan agar manusia Indonesia tidak kalah dengan negara lain dan semakin mandiri," tandasnya.

Timses Jokowi-JK bidang energi Darmawan Prasodjo berpendapat bahwa penyelesaian masalah energi sangat sederhana dan solusinnya juga sederhana. Gagasan energy yang diusung Jokowi-JK adalah energy murah bagi masyarakat. "Energi murah bertujuan agar masyarakat kecil mampu menjangkau pasokan energi. Sehingga daya beli masyarakat tinggi dan inflasi dapat ditekan," tegas Darmawan Prasodjo.

Ia yakin, apabila energi alternatif yang lebih murah seperti bahan bakar gas dioptimalkan maka konsumsi BBM yang harganya mahal akan menurun.

Sektor transportasi selama ini menyerap subsidi energy yang sangat besar, karena itu konversi BBM ke BBG di sector transportasi harus disegerakan. Untuk itu disiapkan insentif menarik tata niaga gas sehingga bisa memacu pertumbuhan infrastruktur gas.

Pengalihan 30 persen moda transportasi dari BBM ke BBG akan mengurangi subsidi BBM hingga Rp 60 triliun. Ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli. n ed: zaky al hamzah