REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bila Tim Sukses Jokowi-Jusuf Kalla ingin menyediakan energi murah, maka kebijakan energi pada Prabowo-Hatta adalah akan mengevaluasi PT  Pertamina Energy Trading Limited (PT Petral). Tim Sukses Bidang Energi, Dradjad Wibowo, menegaskan akan mengevaluasi PT Petral.

Jika tak sejalan dengan visi Presiden dan Wapres, maka perusahaan yang biasa impor minyak itu bisa saja ditutup. "Bentuk impor minyak yang kira-kira akan mengganggu keterbukaan, mengganggu tata kelola yang baik dan merugikan rakyat, akan kami koreksi. Bisa dihapuskan, bisa diperbaiki," tegas Drajad saat dihubungi wartawan, Senin (2/6). 

Adapun urusan subsidi BBM akan dikurangi khususnya untuk orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Sementara energi alternatif akan digenjot.

Dradjad menambahkan, bahan bakar nabati dan terbarukan serta biodiesel akan dijadikan prioritas yang digunakan secara betahap. Sektor rumah tangga juga bisa menggunakan biomassa dengan bahan bakar pelet dan bebas asap.

Sadar kilang RI masih minim, jika terpilih,  dalam lima tahun setidaknya ada dua kilang baru yang dibangun karena jadi proogram prioritas dan akan disesuaikan dengan anggaran. Adapun lokasi, ia enggan merinci.

"Saya berharap satu atau dua kilang yang besar-besar supaya bisa meng-cover seluruhnya. Oktober-Desember nanti langsung diputuskan daerah yang cocok di mana ada gambarannya. Tunggu kita menang (pemilu) dulu baru kita sampaikan," katanya.

Di sisi yang lain, Prabowo-Hatta juga menjanjikan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas daya produksi listrik yang cukup besar. Sehingga ditargetkan tahun 2019 mendatang 100 persen wilayah Indonesia sudah teraliri listrik.

Caranya, dibuat klaster produksi listrik di pedesaan dan mikrohidro sehingga beban tidak menumpuk di PLN. Minihidro di desa terpencil juga dikebut dengan dana Rp 1 miliar per tahun, dan diprioritaskan untuk delapan program salah satunya untuk listrik desa. n ed: zaky al hamzah