REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan membantah bila dana pemenangan Joko Widodo - Basuki T Purnama (Ahok) pada Pilkada Jakarta lalu hanya berasal dari dana yang dikeluarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, melainkan diperoleh dari gotong-royong.

"Dana pemenangan Pilgub DKI itu diperoleh secara gotong royong. Seluruh kepala daerah dari PDIP se-Indonesia, seluruh anggota legislatif dan struktural partai termasuk Ibu Megawati bergotong royong untuk Pak Jokowi," kata Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa, menanggapi pernyataan Hashim yang mengaku merasa dibohongi karena telah mengeluarkan dana Rp52,3 miliar untuk memenangkan Joko Widodo dalam Pilkada DKI pada 2012.

Hasto yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi di pemilu presiden justru menuding Hashim telah melemparkan bumerang karena mengeluarkan dana Rp 52,3 miliar untuk memenangkan calon di pilkada jelas menyalahi aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah."Jadi sudah semestinya KPU DKI untuk mengusut Pak Hashim karena dugaan pelanggaran aturan dana kampanye," tandas Hasto.

Lebih lanjut orang dekat Megawati itu menegaskan, justru yang perlu dicermati adalah kemungkinan penggunaan dana itu untuk iklan yang menampilkan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI.

Hasto pun bersedia membuka rekening kampanye Jokowi-Ahok. "Kita di tim kampanye Jokowi-Ahok saat Pilkada DKI siap buka-bukaan dengan Pak Hashim. Saya yakin Pak Ahok yang juga kader Gerindra bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye itu," ucap Hasto.

Ia menilai pernyataan Hashim telah menunjukkan bahwa adik Prabowo Subianto itu mengeluarkan uang sebagai investasi politik karena dana yang dikeluarkan Hashim ternyata menjadi alat untuk mengontrol Jokowi-Ahok dalam memimpin DKI. Beruntung, lanjut Hasto, ternyata Jokowi tetap bisa menempatkan diri untuk bersikap independen.

"Untunglah Jokowi tetap bebas merdeka karena menyadari bahwa kemenangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wagub DKI itu adalah hasil dukungan rakyat, bukan karena investasi modal Pak Hashim. Publik juga mencatat bahwa motif Pak Hashim sebenarnya dalam politik sama halnya dengan investasi yang modalnya harus kembali," ucapnya.

Lantas bagaimana dengan klaim Hashim yang menyebut Prabowo sebagai pihak yang paling berjasa dalam membawa Jokowi ke DKI Jakarta? Hasto kembali menepis karena bukan Prabowo atau Hashim yang punya andil besar membawa Jokowi yang saat itu masih menjadi Wali Kota Surakarta untuk diusung di Pilkada DKI.

Hasto menyebutkan dua nama yang punya andil besar meyakinkan Megawati agar mengusung Prabowo. Pertama adalah Wakil Wali Kota Surakarta, FX Rudiyatmo dan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago.

"Kedua orang itulah yang justru lebih berperan di dalam penetapan Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo sendiri. Dan tentunya juga karena keyakinan Ibu Megawati untuk? mengambil keputusan mencalonkan Pak Jokowi sebagai cagub," paparnya.

Sebelumnya, Hashim S. Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, mengklaim telah menggelontorkan uang senilai Rp52,5 miliar untuk membiayai kampanye Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi dalam bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun silam.

"Yang membiayai kendaraan kampanye Jokowi itu saya 90 persen. Saya hitung Rp52,5 miliar keluar dari kantong saya," kata Hashim di sela-sela diskusi bertajuk Gereja Mendengar Visi-Misi Capres 2014 yang diselenggarakan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Jakarta, Senin (2/6).

Hashim menyebut kala itu Jokowi mendatanginya satu-dua kali dalam seminggu selama dua-tiga bulan. Menurut Hashim waktu itu Jokowi mengatakan hanya Hashim lah yang bisa membantu dukungan pendanaan kampanye.

"Jadi saya sudah dibohongi Joko Widodo selama satu setengah tahun ini. Ini kenyataan, Demi Tuhan Yesus Kristus, cuma demi tuhan saya mengatakan ini," tegas Hashim dengan nada tinggi.

Pilpres 9 Juli 2014 dikuti dua pasangan capres-cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.