REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat membentuk tim advokasi untuk mengawasi pelaksanaan pilpres 2014. Agar, pemilu dapat berjalan bersih dan jujur tanpa pelanggaran hukum yang dapat mencederai demokrasi.

"Yang jelas pesta demokrasi harus jujur, bebas dan itu tugas kami untuk mengawal. Kami adalah orang hukum untuk menjaga pilpres 2014 lancar tidak dipenuhi manipulasi kecurangan," kata Koordinator Tim Advokasi PDIP Jabar Abdi Yuhana di Bandung, Selasa (3/6).

Ia menuturkan, pilpres 2014 di wilayah Jabar tidak boleh ada tindakan curang yang bertujuan memenangkan perolehan suara capres.

Jika ditemukan ada kecurangan, dia akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Bahkan, sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pesta rakyat tidak boleh dicurangi, dan kami tidak akan segan-segan kalau tindak pidana pemilu. Kami akan mengajukan ke MK," katanya.

Ia mengungkapkan, pembentukan tim advokasi karena selama tahapan kampanye pilpres rawan kecurangan.

Kecurangan rawan dilakukan oleh pejabat yang mendukung pasangan capres dengan memanfaatkan fasiltas atau menggunakan uang negara.

"Karena itu selama masa kampanye itu kami mencermati dan melaporkan jika saja ada aparatur negara menggunakan fasilitas negara, menggunakan uang negara untuk kegiatan kampanye," katanya.

Ia berharap upaya menciptakan pemilu bersih bukan hanya oleh tim advokasi PDIP. Tetapi seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif untuk mengawasi pemilu.

"Kami juga menerima aduan dari masyarkat kalau ada atau menemukan pelanggaran," kata Abdi.