Prajurit TNI Angkatan Laut bersiap di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar saat melintasi perairan Selat Madura, Jawa Timur, Selasa (3/6)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah purnawirawan menilai TNI secara kelembagaan sejauh ini masih bersikap netral terhadap dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.
"UU TNI mengharuskan netral, juga ada instruksi ke seluruh jajaran TNI dan Polri agar bersikap netral. Dengan demikian, sejauh ini saya lihat TNI masih netral," kata mantan Kapuspen TNI Mayjen (purn) Sudrajat saat diminta penilaiannya tentang kenetralan TNI menjelang Pilpres, di Jakarta, Kamis (5/6).
Mantan Dubes RI untuk Cina itu menyebutkan para purnawirawan hanya bisa mempengaruhi keluarganya, bukan para prajurit aktif. "Karena itu, saya menilai TNI masih bersikap netral sejauh ini secara kelembagaan," katanya.
Sementara itu, purnawirawan TNI lainnya Brigjen (purn) Arief Permadi juga menilai TNI netral secara kelembagaan. "Namun secara individu, prajurit TNI itu memiliki keluarga sehingga bisa mempengaruhi mereka. Secara kelembagaan, TNI sejauh ini masih bisa menjaga kenetralannya," katanya.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa sikap netral bagi TNI dalam berpolitik, khususnya pada Pemilihan Presiden 2014, harus dilaksanakan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya telah mengingatkan agar TNI dan Polri bersikap netral dalam politik, termasuk dalam pilpres mendatang.
Pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto- Hatta Rajasa dan Djoko Widodo-M Jusuf Kalla.