REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden Joko Widodo mengatakan peningkatan kesejahteraan anggota Tentara Nasional Indonesia dapat mengurangi adanya upaya intervensi hak politik kepada masyarakat.

"Yang paling penting, menurut saya, kesejahteraan prajurit harus ditingkatkan yang lebih, karena akan sangat mengurangi hal-hal seperti itu (mengintervensi hak politik masyarakat)," katanya di Gedung Badan Pengawas Pemilu di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikan Jokowi terkait adanya kabar beberapa warga didatangi oleh petugas bintara pembina desa (babinsa) dan diarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu.
Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu meminta Bawaslu memprioritaskan untuk menjaga hak politik masyarakat.

"Dan juga mengenai babinsa, kami juga meminta agar lebih diberikan prioritas agar hak politik kita, hak politik masyarakat dilindungi," katanya.

Babinsa "resahkan"

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Jokowi-JK Alexander Lau mengatakan bahwa pihaknya meminta persoalan tersebut diusut tuntas oleh Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu di bidang pengawasan.

"Bawaslu juga sudah menyampaikan bahwa Panglima TNI (Jenderal Moeldoko) akan dimintai klarifikasi terkait dugaan bahwa babinsa mengarahkan pilihan warga untuk memilih pasangan capres nomor urut tertentu," katanya.

Sebagaimana diberitakan salah satu media nasional, warga di kawasan Jakarta Pusat" diresahkan" oleh pendataan yang mengumpulkan data tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih.

Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara, pihak tim sukses Prabowo-Hatta membantah telah melancarkan strategi tersebut.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan, yakni pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.