REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini mengamini (sepakat) ide Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melelang jabatan di seluruh lembaga tinggi negara.

Menurut Helmy lelang jabatan bisa meminimalisasi pola pengangkatan pejabat tanpa parameter yang jelas. "Saya kira usulnya bagus agar tidak terjadi beli kucing dalam karung," kata Helmy kepada Republika, di Cirebon, Selasa (10/6).

Helmy menyatakan lelang jabatan membuat publik tahu rekam jejak dan kualitas calon pejabat. Menurutnya lelang jabatan sangat positif dalam mengoreksi sistem rekruitmen pejabat selama ini. "Kandidat pejabat publik bisa diketahui rekam jejaknya melalui uji kelayakan publik," ujarnya.

Sebenarnya pada tingkat jabatan tertentu pemerintah sudah membangun sistem yang baik dalam mengangkat pejabat di level kementrian.

Untuk pejabat eselon 1 dan 2 misalnya, Helmy menyatakan proses pengangkatan mesti melalui seleksi dewan pejabat tinggi (wanjakti) dan diputuskan oleh tim penyeleksi akhir yang dipimpin presiden. "Anggotanya ada BIN, Mendagri, Sekretarian Negara," katanya.

Hanya saja, Kata Helmy perlu ada sedikit perbaikan dalam proses pengangkatan jabatan yang sudah dilakukan pemerintah tersebut. Misalnya dengan melibatkan tim independen yang menilai secara obyektik kualitas dan kapabilitas calon pejabat. "Selama aturan undang-undang memungkinkan itu tidak persoalan," ujarnya.

Ketua DPP PKB ini juga sepakat dengan pola pelayanan publik secara elektronik maupun online. Menurutnya sistem elektoronik dan online bukan hanya memudahkan publik mendapat pelayanan tapi juga memudahkan publik dalam melakukan pengawasan.

"Bisa terlihat apakah rasional dan ada tumpang tindih manajemen atau tidak. Kalau sistem terbuka orang akan lebih berhati-hati. Sistem ransaparansi akan semakin menguntungkan publik," kata Helmy.