REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Jenderal (Purn) George Toisutta menegaskan dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Prabowo dari karier militer tidak boleh beredar ke publik. "Tidak boleh bocor dokumen itu pada mereka yang tidak berkepentingan dan itu dokumen rahasia," ujar Toisutta di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu (11/6).

Menurut mantan KSAD tersebut, jajaran TNI hendaknya mengevaluasi mengapa dokumen rahasia itu dapat bocor ke publik. Ketika ditanya siapa yang membocorkan dokumen rahasia itu, ia mengaku tidak tahu dan enggan untuk menanggapi hal tersebut lebih jauh.

"(Apakah akan membentuk tim khusus untuk menelusuri bocornya surat DKP?) Itu bukan pekerjaan kami itu tugasnya pemerintah untuk mengungkap kebocoran dokumen itu," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman meminta TNI untuk mengevaluasi bocornya dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas nama Prabowo Subianto ke publik.

Pihak berwenang, lanjutnya, harus menjelaskan dan mengevaluasi bocornya dokumen karena itu bersifat rahasia. "Saya duga dokumen tersebut dimiliki oleh Markas Besar (Mabes) TNI. Jajaran TNI harus evaluasi penyebab bocornya dokumen rahasia itu," katanya.